KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tren kenaikan utang luar negeri (ULN) jangka pendek pemerintah mulai menjadi sinyal yang perlu diwaspadai. Sejumlah ekonom menilai, kenaikan ULN jangka pendek bisa menimbulkan sejumlah risiko. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai, lonjakan utang jangka pendek pemerintah maupun swasta dapat mendorong kerentanan likuiditas. "Artinya risiko rollover meningkat. Ini perlu diwaspadai mengingat kondisi global yg masih rentan," ujar David kepada Kontan, Selasa (15/9/2026)

Baca Juga: Resmi Digelar IHCBS2026 Buka Era Baru Produktivitas Indonesia Lewat Human Centric AI Sementara, Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, kenaikan ULN dengan tenor kurang dari satu tahun dapat meningkatkan risiko refinancing, terutama di tengah suku bunga global yang masih tinggi dan harga minyak yang kembali menembus US$ 100 per barel. Untuk diketahui, Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan ULN pemerintah jangka pendek atau dengan tenor hingga satu tahun mengalami kenaikan cukup signifikan dalam setahun terakhir. ULN pemerintah jangka pendek tercatat sebesar US$ 18,54 miliar pada Juli 2026, naik 36,52% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan Juli 2025 yang sebesar US$ 13,58 miliar. Jika dibandingkan dengan posisi Desember 2025, ULN pemerintah jangka pendek juga meningkat 25,10% dari US$ 14,82 miliar. Sementara itu, ULN pemerintah jangka panjang pada Juli 2026 tercatat sebesar US$ 199,85 miliar, meningkat tipis 0,90% yoy dari US$ 198,07 miliar pada Juli 2025. Secara year to date (YtD), ULN pemerintah jangka panjang naik 0,20% dibandingkan posisi Desember 2025 sebesar US$ 199,45 miliar.

Dengan demikian, total ULN pemerintah pada Juli 2026 mencapai sekitar US$ 218,4 miliar, tumbuh 3,2% yoy. Angka tersebut meningkat dari sekitar US$ 211,66 miliar pada Juli 2025 dan naik dari sekitar US$ 214,27 miliar pada Desember 2025. Berbeda dengan pemerintah, ULN swasta justru mengalami penurunan secara total. Posisi ULN swasta pada Juli 2026 tercatat sebesar US$ 194,48 miliar, turun 1,16% yoy dari US$ 196,76 miliar pada Juli 2025. Secara YtD, posisi tersebut turun 0,46% dibandingkan Desember 2025 yang sebesar US$ 195,37 miliar.

Baca Juga: Pemerintah Tetapkan 26 Hari Libur 2027, Ini Rinciannya Namun, berdasarkan tenor, ULN swasta jangka pendek justru mengalami kenaikan. Posisi ULN swasta jangka pendek pada Juli 2026 mencapai US$ 52,10 miliar, naik 4,81% yoy dari US$ 49,71 miliar pada Juli 2025. Secara YtD, angkanya meningkat 9,57% dari posisi Desember 2025 sebesar US$ 47,55 miliar. Sebaliknya, ULN swasta jangka panjang turun menjadi US$142,38 miliar pada Juli 2026. Secara total, posisi tersebut turun 3,17% yoy dari US$147,04 miliar pada Juli 2025. Secara YtD, ULN swasta jangka panjang juga turun 3,68% dari US$147,82 miliar pada Desember 2025. Secara keseluruhan, BI menyebut posisi ULN Indonesia pada Juli 2026 mencapai US$ 454,8 miliar, relatif stabil dibandingkan Juni 2026 sebesar US$ 454,5 miliar dan tumbuh 4,9% yoy. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi peningkatan ULN publik di tengah penurunan ULN swasta.

Ekonom Soroti Utang Jangka Pendek

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, secara umum struktur ULN Indonesia masih cukup sehat karena porsi utang jangka panjang tetap dominan. "Yang menurut saya perlu lebih diperhatikan justru pergerakan di tenor pendek. ULN jangka pendek pemerintah memang tumbuh 36,5%, tetapi basisnya relatif kecil sehingga belum mengubah gambaran bahwa sebagian besar utang pemerintah masih berjangka panjang," kata Yusuf. Meski demikian, Yusuf mengingatkan agar kenaikan ULN jangka pendek tidak dibiarkan menjadi tren yang berkelanjutan. Pasalnya, utang dengan tenor pendek memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap kondisi pasar dan kebutuhan pembiayaan kembali atau refinancing. "Kalau tren ini terus berlanjut, risikonya perlu diwaspadai karena utang jangka pendek lebih sensitif terhadap kondisi pasar dan kebutuhan refinancing," ujarnya. Menurut Yusuf, kondisi di sektor swasta juga perlu dicermati. Meskipun total ULN swasta mengalami penurunan, ULN jangka pendek justru meningkat 4,8%. "Ini yang perlu dicermati karena bisa menunjukkan perusahaan mulai lebih banyak menggunakan pembiayaan yang harus diperbarui dalam waktu kurang dari satu tahun," jelasnya.

Baca Juga: Ada 26 Hari Libur dan Cuti Bersama di 2027, Ini Daftar Lengkapnya  

Risiko ke Rupiah hingga Neraca Perusahaan

Yusuf menilai, kenaikan utang jangka pendek menjadi semakin penting untuk diperhatikan ketika kondisi suku bunga global masih tinggi dan harga minyak kembali berada di atas US$ 100 per barel. Dalam kondisi tersebut, biaya refinancing maupun kebutuhan valuta asing (valas) perusahaan berpotensi meningkat. Tekanan tersebut, kata Yusuf, dapat terlebih dahulu tercermin melalui nilai tukar dan cadangan devisa apabila kewajiban valas yang jatuh tempo dalam waktu dekat semakin besar. "Tekanannya juga bisa masuk ke neraca perusahaan, terutama di industri pengolahan, listrik dan gas, pertambangan, serta jasa keuangan," ujar Yusuf. Sementara efek bagi pemerintah, kenaikan ULN jangka pendek menurut Yusuf tidak otomatis meningkatkan tekanan terhadap defisit APBN. Namun, risiko tetap muncul melalui meningkatnya biaya penerbitan dan refinancing Surat Berharga Negara (SBN). "Di sisi pemerintah, risikonya bukan langsung pada defisit APBN, tetapi pada biaya penerbitan dan refinancing SBN, terutama jika investor meminta imbal hasil yang lebih tinggi," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News