KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Salah satu kelompok yang paling terkena dampak pandemi Covid-19 adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Masalah yang dihadapi UMKM antara lain omzet anjlok, penyediaan bahan terganggu, hingga modal terancam cekak. 

Merespons hal ini, mengeluarkan kebijakan restrukturisasi POJK 11/POJK.02/2020 berupa kebijakan pemberian stimulus subsidi bunga, tambahan subsidi bunga, bantuan sosial tunai yang mengangkat daya beli serta didukung kebijakan pemulihan ekonomi nasional lainnya.

Melansir laman indonesia.go.id, dalam rangka mendorong percepatan pemulihan ekonomi, sepanjang berlangsungnya wabah pandemi hingga saat ini, pemerintah telah mengucurkan dana bagi sektor UMKM dan korporasi sebesar Rp 162,40 triliun.

Untuk terus mendukung dan mendorong sektor UMKM terus berkembang, pemerintah bahkan telah memberikan komitmen untuk mengalokasikan kredit pembiayaan perbankan hingga 30% dari total kredit. Tentunya porsi itu tidak sekaligus, namun secara bertahap hingga 2024.

Tidak hanya soal kredit perbankan, bentuk yang lebih konkret lagi sebagai bentuk afirmasi ke sektor itu adalah aksi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Di mana Menkeu Sri mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 150/PMK.05/2021. Bunyi PMK itu adalah memperpanjang pemberian subsidi bunga/margin kredit kepada UMKM hingga 31 Desember 2021.

Baca Juga: BLT Rp 500.000 cair sekaligus untuk 2 bulan, cek namamu di sini

Pemberian subsidi bunga kredit itu bukan langsung ke UMKM-nya, tapi berupa pemberian fasilitas kepada perbankan, perusahaan pembiayaan, dan penyalur kredit program pemerintah yang meminjami UMKM. “Diberikan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan mulai berlaku sejak 1 Januari 2021 dan paling lama 31 Desember 2021,” bunyi Pasal 8, Ayat (1) Huruf b PMK 150/2021, dikutip Senin (8/11/2021).

Adapun syarat memperoleh subsidi bunga/margin kredit untuk UMKM, plafon kreditnya paling tinggi Rp 10 miliar. Namun yang perlu diingat, mereka yang memperoleh subsidi bunga kredit itu adalah nasabah dengan kategori lancar dihitung per 29 Februari 2020.

Baca Juga: Pemerintah mendorong peningkatan kapasitas usaha pariwisata dan ekonomi kreatif

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie