KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyebut sebagian pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tengah menghadapi tantangan turut mempengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu.

Untuk memitigasi risiko tersebut, Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpendapat penyelenggara fintech lending seharusnya bisa lebih selektif dalam memberikan pembiayaan kepada sektor produktif. Dia bilang salah satunya penyelenggara bisa mempertimbangkan pembiayaan sektor UMKM yang disasar berdasarkan tren kinerja mereka.

"Jadi, harus ada pertimbangan sektoral, sektor ekonomi borrower yang dibiayai itu sedang naik atau turun. Salah satu sektor UMKM yang cukup negatif adalah sektor ritel," ungkapnya kepada Kontan, Minggu (13/9/2026).

Baca Juga: APPI: Layanan BNPL Perusahaan Pembiayaan Masih Dibutuhkan Masyarakat

Nailul menambahkan salah satu sektor produktif yang kemungkinan bisa dibiayai saat ini adalah penyediaan makan dan minum. Sektor itu sebenarnya bisa positif, karena ada demand atau permintaan dari operasional Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi tidak akan sustain juga.

Lebih lanjut, Nailul mengatakan sebenarnya kelesuan di sektor produktif, termasuk UMKM, sudah bisa diprediksi sejak tahun lalu, sehingga kondisi itu juga dapat menurunkan kualitas pembiayaan fintech lending. 

"Demand masyarakat yang melemah hingga kondisi ekonomi yang menurun, membuat dunia usaha sedang lesu. Jika tidak ada permintaan, ya, tidak ada pemasukan bagi pelaku UMKM. Mereka akan khawatir jika meminjam ke bank, karena ada agunan dan akhirnya meminjam ke pinjaman daring. Di sisi lain, kualitas pembiayaannya juga menurun," tuturnya.

Seiring hal itu, Nailul memperkirakan gagal bayar sektor produktif berpotensi meningkat ke depannya jika tak dimitigasi dengan baik.

Sementara itu, PT Sahabat Mikro Fintek (Samir) menilai tantangan sektor produktif, termasuk UMKM, disebabkan adanya tekanan perekonomian. Direktur Utama Samir Handy Juniandri bilang hal itu sebenarnya juga dirasakan di semua sektor industri, tak cuma di fintech lending saja.

"Hal itu bukan hanya pindar yang tertekan, tetapi juga seluruh bidang pembiayaan mengalami hal yang sama," ujarnya saat media gathering, Sabtu (12/9).

Artinya, Handy melihat kondisi itu juga sebagai potensi bagi fintech lending untuk menghadirkan solusi alternatif pendanaan bagi mereka. Meski demikian, dia bilang Samir juga tetap harus menjaga prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif.

Baca Juga: 17 Tahun Indonesia Eximbank Memperkuat Peran Policy Bank Pendukung Ekspor Nasional

"Ketika tekanan ekonominya naik, kami juga tetap harus meningkatkan awareness terhadap kehati-hatian. Jangan sampai ketika menyeluarkan kredit, akhirnya pengembaliannya malah tidak lancar atau tidak baik. Hal itu juga yang akan mengganggu ekosistem," katanya.

Handy menyampaikan pihaknya juga senantiasa menganalisis calon penerima dana, sehingga penyaluran pembiayaan yang diberikan kepada mereka benar-benar layak.

Sebagai informasi, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, penyaluran pembiayaan fintech lending ke sektor produktif sebesar Rp 35,12 triliun per Juni 2026, atau porsinya sebesar 33,41% terhadap total pembiayaan industri yang mencapai Rp 105,14 triliun.

Jika ditelaah berdasarkan data OJK, pencapaian pembiayaan ke sektor produktif per Juni 2026 tercatat menurun, jika dibandingkan pencapaian pada bulan sebelumnya. Adapun pembiayaan fintech lending ke sektor produktif mencapai Rp 34,95 triliun per Mei 2026, dengan porsi sebesar 33,70% terhadap total pembiayaan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News