JAKARTA. Pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) bertekad mencegah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengakses data nasabah industri keuangan. Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) akan mengajukan judicial review jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan disahkan DPR menjadi UU. Alasan asosiasi itu, dengan aturan ini maka kerahasiaan bank tidak ada lagi, hingga dana dari bank berpotensi keluar. Lalu, belum ada keperluan mendesak yang memerlukan aturan tersebut. Selain itu, Perppu ini dianggap tidak seharusnya mencakup batasan atas jumlah tetapi lebih cenderung pada aliran keuangan. "Kawan-kawan di Jawa Tengah ada yang sudah menyusun gugatan ke MK," kata Ketua Akumindo M. Ikhsan Ingratubun kepada KONTAN, Minggu (11/6). Salah satu hal yang dipersoalkan Akumindo dalam uji materi Perppu adalah judul perpu. Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dianggap konflik dengan konsiderans Perppu. Perppu disebut muncul karena ada adanya kebutuhan untuk memenuhi komitmen Indonesia ke dunia.
UMKM siap cegah Pajak buka rekening nasabah
JAKARTA. Pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) bertekad mencegah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengakses data nasabah industri keuangan. Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) akan mengajukan judicial review jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan disahkan DPR menjadi UU. Alasan asosiasi itu, dengan aturan ini maka kerahasiaan bank tidak ada lagi, hingga dana dari bank berpotensi keluar. Lalu, belum ada keperluan mendesak yang memerlukan aturan tersebut. Selain itu, Perppu ini dianggap tidak seharusnya mencakup batasan atas jumlah tetapi lebih cenderung pada aliran keuangan. "Kawan-kawan di Jawa Tengah ada yang sudah menyusun gugatan ke MK," kata Ketua Akumindo M. Ikhsan Ingratubun kepada KONTAN, Minggu (11/6). Salah satu hal yang dipersoalkan Akumindo dalam uji materi Perppu adalah judul perpu. Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dianggap konflik dengan konsiderans Perppu. Perppu disebut muncul karena ada adanya kebutuhan untuk memenuhi komitmen Indonesia ke dunia.