KONTAN.CO.ID - JAKARTA
. Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 hingga 42,15% di Bali dan 29,44% di Jawa Barat berpotensi menekan profitabilitas dunia usaha, terutama industri padat karya dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pasalnya, lonjakan biaya tenaga kerja tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan produktivitas yang realistis dicapai perusahaan dalam satu tahun. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, kemampuan dunia usaha menyerap kenaikan UMP akan berbeda antarsektor. Industri garmen, alas kaki, dan furnitur menjadi sektor yang paling rentan karena memiliki struktur biaya tenaga kerja besar dengan margin keuntungan relatif tipis.
Menurut Yusuf, kenaikan UMP yang tinggi terjadi ketika daya beli masyarakat belum sepenuhnya kuat, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) masih tinggi, serta biaya bahan baku impor meningkat akibat pelemahan nilai tukar rupiah. "Kenaikan biaya tenaga kerja dalam jumlah besar dapat menghabiskan sebagian besar laba perusahaan," ujar Yusuf kepada Kontan, Minggu (22/11/2026).
Baca Juga: UMP 2027 Naik Tinggi, Industri Tekstil Bisa Kurangi Tenaga Kerja Sebagai gambaran, UMP Bali naik 42,15% menjadi sekitar Rp 4,55 juta, sedangkan UMP Jawa Barat meningkat 29,44% menjadi Rp 3 juta. Adapun UMP Jawa Tengah naik 14,1% menjadi Rp 2.655.454. Yusuf menyebut, kenaikan UMP tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan, terutama jika kenaikan upah tidak diikuti peningkatan produktivitas maupun kemampuan perusahaan dalam menaikkan harga jual produk. Ia memberikan simulasi, apabila porsi biaya tenaga kerja mencapai 25% dari pendapatan perusahaan, kenaikan upah sebesar 29,44% akan menambah beban sekitar 7,4% dari pendapatan. Tambahan beban tersebut sudah mendekati margin laba bersih industri padat karya yang umumnya berkisar 5% hingga 8%. Dengan demikian, tanpa peningkatan produktivitas, penyesuaian harga jual, atau penghematan biaya lainnya, sebagian perusahaan berisiko mengalami kerugian. "Tanpa kenaikan produktivitas, penyesuaian harga, atau pengurangan biaya lain, sebagian perusahaan dapat langsung masuk ke posisi rugi," jelasnya. Menurut Yusuf, perusahaan juga tidak bisa serta-merta meningkatkan laba hingga 29%–42% untuk mengimbangi kenaikan upah. Sebab, peningkatan keuntungan membutuhkan pertumbuhan penjualan dan produktivitas yang tidak selalu dapat dicapai dalam waktu singkat. Untuk mempertahankan biaya tenaga kerja per unit produksi, produktivitas pekerja setidaknya perlu meningkat sebanding dengan kenaikan upah. Artinya, produktivitas harus tumbuh sekitar 29% di Jawa Barat dan 42% di Bali hanya dalam satu tahun. Target tersebut sulit terealisasi mengingat produktivitas tenaga kerja umumnya hanya tumbuh beberapa persen per tahun. Di sisi lain, perusahaan juga memiliki keterbatasan untuk menaikkan harga jual karena daya beli masyarakat masih lemah dan produk dalam negeri menghadapi persaingan barang impor murah. Tekanan biaya juga berpotensi meluas ke pekerja yang saat ini telah menerima upah di atas UMP. Pasalnya, kelompok pekerja tersebut kemungkinan turut meminta penyesuaian upah agar struktur dan skala pengupahan tetap proporsional. Dengan demikian, kata Yusuf, kenaikan UMP tidak hanya berdampak pada pekerja yang menerima upah minimum, tetapi juga berpotensi meningkatkan keseluruhan biaya tenaga kerja perusahaan. Meski demikian, Yusuf mengingatkan dampak kenaikan UMP perlu dilihat berdasarkan karakteristik masing-masing daerah. Di Jawa Barat, misalnya, kawasan industri seperti Bekasi dan Karawang telah memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) jauh di atas Rp 3 juta. Karena itu, kenaikan UMP Jawa Barat relatif terbatas dampak langsungnya terhadap perusahaan di kawasan tersebut. Sebaliknya, tekanan lebih besar berpotensi dirasakan kabupaten yang sebelumnya memiliki UMK di bawah Rp 3 juta. Daerah-daerah tersebut selama ini menjadi tujuan relokasi pabrik padat karya karena menawarkan biaya tenaga kerja yang lebih kompetitif.
Baca Juga: Garuda Indonesia Beri Lebih Banyak Pilihan Tiket Mulai Awal Tahun 2027 Dalam jangka menengah, Yusuf memperkirakan dampak kenaikan upah tidak serta-merta langsung memicu PHK massal. Perusahaan kemungkinan terlebih dahulu melakukan pembekuan rekrutmen, mengurangi jam kerja, meningkatkan penggunaan pekerja kontrak, hingga memperbesar porsi pekerjaan informal. Jika tekanan biaya berlanjut, perusahaan bisa mulai mempertimbangkan relokasi fasilitas produksi ke daerah dengan upah lebih rendah. Selisih UMP Jawa Barat dan Jawa Tengah yang kini sekitar Rp 345.000 per bulan berpotensi menjadi salah satu pertimbangan industri garmen dalam menentukan lokasi produksi. Selain relokasi antardaerah, investor asing juga dapat membandingkan daya saing biaya produksi Indonesia dengan negara lain. Sementara itu, untuk jenis pekerjaan yang mudah distandardisasi, kenaikan biaya tenaga kerja berpotensi mempercepat keputusan perusahaan melakukan otomatisasi. Kendati demikian, menurut Yusuf, penetapan upah berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bukan merupakan arah kebijakan yang keliru. Peningkatan kesejahteraan pekerja dan pengurangan kesenjangan upah antardaerah tetap menjadi tujuan penting. Namun, pemerintah perlu memperhatikan kecepatan penyesuaian upah agar tidak membebani dunia usaha secara berlebihan. Menurut dia, KHL sebaiknya menjadi sasaran yang dicapai secara bertahap dalam beberapa tahun, bukan melalui satu lonjakan besar dalam satu periode.
Penerapan kebijakan juga perlu mempertimbangkan karakteristik sektor dan skala usaha, termasuk memastikan ketentuan khusus bagi usaha mikro dan kecil dapat dijalankan. Selain itu, pemerintah perlu mengambil sebagian beban peningkatan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan upah sosial, seperti subsidi transportasi, dukungan perumahan, dan layanan kesehatan. Dengan begitu, pendapatan riil pekerja dapat meningkat tanpa seluruh tambahan beban masuk ke struktur biaya perusahaan. Bagi industri padat karya, Yusuf menyarankan pemerintah memberikan dukungan berupa pengurangan iuran atau insentif pajak yang terukur, penindakan terhadap impor ilegal, serta program peningkatan produktivitas. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News