UMP 2027 Wajib Ditetapkan Besok (21/11), Ini Pedoman Perhitungan & Besaran UMP 2026



KONTAN.CO.ID - Jakarta. Seluruh pemerintah daerah (pemda) wajib menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2027 paling lambat pada 21 November 2026. Berikut pedoman penghitunga UMP 2027. Cek juga daftar UMP 2026 di seluruh provinsi untuk dasar perhitungan UMP 2027. 

Dilansir dari Kompas.com, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerbitkan pedoman penghitungan upah minimum tahun 2027 bagi seluruh gubernur di Indonesia. Pedoman tersebut mengatur dasar penghitungan, penggunaan data kebutuhan hidup layak (KHL), hingga jadwal penetapan upah minimum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Ketentuan tersebut disampaikan melalui surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.


Penerbitan pedoman ini merupakan tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur sejumlah ketentuan baru mengenai pengupahan.

Yassierli mengatakan, penetapan upah minimum 2027 harus mempertimbangkan tiga aspek utama, yakni kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.

Baca Juga: MA Tolak Kasasi Kasus Manipulasi Saham SWAT, Shio Alim Tetap Dipenjara 10 Bulan

Menurut dia, pemerintah daerah perlu menggunakan data yang mampu menggambarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di masing-masing wilayah agar penetapan upah minimum memiliki dasar yang memadai.

"Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan," ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11/2026).

Formula penghitungan upah minimum 2027

Bagi provinsi dan kabupaten/kota yang telah memiliki upah minimum pada 2026, pemerintah menggunakan formula penyesuaian upah minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dengan memperhatikan ketentuan terbaru dalam UU Nomor 27 Tahun 2026.

Formula tersebut memperhitungkan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu atau alfa.

Secara matematis, formula penyesuaian upah minimum adalah:

Nilai penyesuaian upah minimum = [Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa)] x Upah Minimum Tahun Berjalan.

Hasil penghitungan tersebut kemudian ditambahkan ke upah minimum tahun berjalan untuk memperoleh besaran upah minimum tahun berikutnya.

Dalam ketentuan terbaru, nilai alfa berada pada rentang 0,50 hingga 1. Nilai tersebut mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

Yassierli menjelaskan, penentuan nilai alfa harus mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja atau buruh dan perusahaan. Dewan Pengupahan juga perlu memperhatikan perbandingan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

Penentuan nilai alfa dilakukan oleh Dewan Pengupahan sesuai dengan tingkat wilayah masing-masing.

Baca Juga: UU Perampasan Aset Dikritik ICW, Instrumen Kejar Harta Koruptor Dinilai Hilang

Pemerintah gunakan data KHL 2026

Selain formula penghitungan, pemerintah menggunakan estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun 2026 sebagai salah satu dasar pertimbangan penetapan upah minimum 2027.

KHL tersebut terdiri atas KHL tingkat provinsi untuk penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta KHL kabupaten/kota untuk penghitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Data KHL 2026 bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dihitung menggunakan metodologi akademis.

Penggunaan data tersebut bertujuan memastikan penetapan upah minimum turut memperhatikan kebutuhan riil pekerja atau buruh beserta keluarganya dalam memenuhi standar kehidupan yang layak.

Yassierli menegaskan, data KHL menjadi salah satu bahan pertimbangan penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan besaran upah minimum tahun depan.

Tonton: Malaysia Minta Indonesia Bayar Kompensasi Rp57 Triliun akibat Kabut Asap

Ketentuan UMP, UMSP, UMK, dan UMSK 2027

Dalam pedoman tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Sementara itu, gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) apabila memenuhi persyaratan yang berlaku.

Khusus upah minimum sektoral, penetapannya harus berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan.

Sektor yang dapat ditetapkan sebagai sektor unggulan harus memiliki karakteristik tertentu, seperti keahlian dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya. Selain itu, sektor tersebut dapat memiliki tuntutan pekerjaan lebih berat atau membutuhkan spesialisasi khusus.

Pemerintah juga menetapkan ketentuan bahwa besaran UMSP harus lebih tinggi daripada UMP. Begitu pula UMSK yang harus lebih tinggi daripada UMK.

Tonton: Ancaman Capital Outflow MSCI, Mengapa Peringkat Kredit Negara Jadi Kunci?

Jadwal penetapan upah minimum 2027

Menaker meminta seluruh gubernur memperhatikan batas waktu penetapan upah minimum 2027 agar proses pengumuman di masing-masing daerah berjalan sesuai ketentuan.

Berikut jadwal penetapan upah minimum 2027:

  • UMP 2027:    21 November 2026
  • UMK 2027:    25 November 2026
  • UMSP 2027:    26 November 2026
  • UMSK 2027:    30 November 2026
Penetapan UMSP dilakukan paling lambat lima hari setelah penetapan UMP. Sementara itu, UMSK ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.

Seluruh ketentuan upah minimum 2027, baik UMP, UMSP, UMK, maupun UMSK, mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Adapun untuk pekerja pada usaha mikro dan kecil, penetapan upah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja atau buruh.

Meski berdasarkan kesepakatan, pemerintah menetapkan batas minimum bahwa upah yang disepakati tidak boleh lebih rendah dari 50% upah minimum yang berlaku. 

Tonton: OJK Sudah 18 Kali Bertemu MSCI, Ini Reformasi Pasar Modal Indonesia

UMP 2026 

Untuk menghitung besaran UMP 2027, berikut daftar UMP 2026 di seluruh provinsi: 

Provinsi UMP 2026 (Rp) Kenaikan (%) UMP 2025 (Rp)
DKI Jakarta 5.729.876 6,17% 5.396.760
Papua Selatan 4.508.850 5,20% 4.285.850
Papua 4.436.283 3,51% 4.285.850
Papua Tengah 4.295.848 0,23% 4.285.848
Bangka Belitung 4.035.000 4,09% 3.876.600
Sulawesi Utara 4.002.630 6,02% 3.775.425
Sumatera Selatan 3.942.963 7,10% 3.681.571
Sulawesi Selatan 3.921.088 7,21% 3.657.527
Kepulauan Riau 3.879.520 7,06% 3.623.653
Papua Barat 3.840.947 6,25% 3.615.000
Riau 3.780.495 7,74% 3.508.775
Kalimantan Utara 3.770.000 5,30% 3.580.160
Papua Barat Daya 3.766.000 4,21% 3.614.000
Kalimantan Timur 3.759.313 5,03% 3.579.313
Kalimantan Selatan 3.686.138 12,29% 3.282.812
Kalimantan Tengah 3.686.138 6,12% 3.473.621
Maluku Utara 3.552.840 4,24% 3.408.000
Jambi 3.471.497 7,32% 3.234.533
Gorontalo 3.405.144 5,69% 3.221.731
Maluku 3.334.499 6,15% 3.141.699
Sulawesi Barat 3.315.935 6,81% 3.104.430
Sulawesi Tenggara 3.306.496 7,58% 3.073.551
Sumatera Utara 3.228.701 7,89% 2.992.599
Sumatera Barat 3.214.846 7,37% 2.994.193
Bali 3.207.459 7,04% 2.996.560
Sulawesi Tengah 3.179.565 9,09% 2.914.583
Banten 3.100.881 6,74% 2.905.119
Kalimantan Barat 3.054.552 6,12% 2.878.286
Lampung 3.047.734 5,35% 2.893.069
Bengkulu 2.827.250 5,89% 2.670.039
Nusa Tenggara Barat (NTB) 2.673.861 2,73% 2.602.931
Nusa Tenggara Timur (NTT) 2.455.898 5,45% 2.328.969
Jawa Timur 2.446.880 6,11% 2.305.984
DI Yogyakarta 2.417.495 6,78% 2.264.080
Jawa Tengah 2.327.386,07 7,29% 2.169.348
Jawa Barat 2.317.601 5,77% 2.191.232
Sebagian artikel telah tayang di https://money.kompas.com/read/2026/11/19/140515926/begini-cara-menghitung-upah-minimum-2027-ada-inflasi-dan-pertumbuhan-ekonomi?page=all#page2.   

Heboh Dana Cadangan Pesangon Karyawan PHK, Untuk Siapa?
© 2026 Konten oleh Kontan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News