KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Indonesia (BI) menilai tingginya fasilitas kredit yang belum ditarik debitur (undisbursed loan) menunjukkan bahwa persoalan intermediasi perbankan saat ini tidak semata-mata berkaitan dengan likuiditas. Ketidakpastian ekonomi dan kehati-hatian dunia usaha masih menjadi tantangan dalam mendorong permintaan kredit.

BI mencatat, fasilitas kredit yang belum ditarik debitur mencapai Rp 2.548 triliun atau 21,8% dari total plafon kredit pada Juli 2026.

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Alexander Lubis mengatakan, kondisi global yang masih penuh ketidakpastian turut mempengaruhi keputusan korporasi maupun calon debitur dalam memanfaatkan fasilitas kredit yang telah tersedia.

Baca Juga: BI: Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial Tak Langsung Tekan Bunga Kredit

"Memang kita tidak bisa lepas dari kondisi global. Ketidakpastian global dan dampak ekonominya masih tinggi," ujar Alexander dalam diskusi dengan media di Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Menurut Alexander, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pertumbuhan kredit merupakan kombinasi antara sisi supply dan demand. Dari sisi supply, BI terus memastikan perbankan memiliki likuiditas yang cukup agar tidak terdapat hambatan dalam penyaluran pembiayaan.

"Yang mau kita pastikan adalah tidak ada permasalahan supply atau permasalahan likuiditas. Jangan sampai bank itu tidak bisa menyalurkan kredit gara-gara secara sistem banknya sudah kering duluan," jelasnya.

Namun, likuiditas yang tersedia di perbankan tidak serta-merta membuat debitur menarik seluruh fasilitas kreditnya. Dunia usaha masih mempertimbangkan prospek ekonomi dan kebutuhan ekspansi sebelum menggunakan pembiayaan.

Baca Juga: BI Tak Hanya Suntik Likuiditas, Kini Cari Debitur untuk Dongkrak Kredit

Alexander mengatakan, BI karena itu tidak hanya mendorong kredit melalui kebijakan dari sisi likuiditas. Bank sentral juga berupaya mempertemukan perbankan dengan calon debitur, termasuk korporasi dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Kita coba duduk bersama, kita lihat kondisi apa yang setiap hari kita hadapi. Kita coba temukan sisi korporasi, kita coba temukan sisi UMKM," katanya.

Besarnya undisbursed loan juga membuat BI tidak melihat tambahan insentif likuiditas sebagai satu-satunya solusi untuk mengakselerasi pertumbuhan kredit.

Alexander menegaskan, Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) tetap diperlukan untuk memastikan tidak ada persoalan likuiditas dari sisi perbankan. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kesiapan bank dan permintaan kredit dari dunia usaha.

Pasalnya, sulit untuk mengukur secara langsung berapa besar tambahan kredit yang berasal dari insentif KLM. Menurut Alexander, likuiditas yang diperoleh bank dari KLM akan bercampur dengan sumber pendanaan lainnya.

Baca Juga: Likuiditas Ketat, BJB Syariah Rem Ekspansi Pembiayaan hingga Akhir 2026

"Kalau kita memastikan bahwa KLM dikasih Rp 1 triliun oleh BI, kreditnya Rp 1 triliun, tidak bisa begitu juga. Sulit juga karena Rp 1 triliun itu blended," jelasnya.

Karena itu, BI akan melihat efektivitas kebijakan melalui sejumlah indikator, antara lain pertumbuhan kredit dan pertumbuhan kredit pada sektor-sektor yang menjadi sasaran kebijakan.

Sementara dalam KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU), BI juga akan melihat perkembangan aktivitas pasar uang, termasuk jumlah pelaku dan volume transaksi.

Di sisi lain, Alexander mengatakan, keputusan bank dalam menyalurkan kredit juga sangat bergantung pada kemampuan debitur membayar kewajibannya.

"Bank itu bukan menolak kreditnya. Pasti memberikan kredit, tapi Anda mampu bayarnya," ujarnya.

Artinya, ketika bank menilai profil risiko calon debitur belum cukup meyakinkan, fasilitas kredit yang tersedia belum tentu langsung ditarik ataupun ditingkatkan.

Selain profil risiko debitur, penetapan harga kredit juga mempertimbangkan biaya operasional (overhead cost) serta margin keuntungan bank.

Alexander menyebut digitalisasi perbankan dapat membantu menekan biaya operasional. Proses yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dialihkan ke sistem digital sehingga membuka ruang bagi bank untuk menawarkan kredit dengan harga yang lebih kompetitif.

"Overhead cost yang tadinya banyak dilakukan secara manual bisa dilakukan ini sehingga harapannya marginnya itu oke," katanya.

Dengan demikian, BI melihat percepatan kredit membutuhkan kombinasi antara kecukupan likuiditas, harga kredit yang kompetitif, kesiapan perbankan menyalurkan pembiayaan, serta meningkatnya keyakinan dunia usaha untuk melakukan ekspansi.

Alexander menambahkan, BI juga terus mengidentifikasi sektor-sektor yang membutuhkan pembiayaan serta mendorong terjadinya business matching antara bank dan calon debitur.

Langkah tersebut diharapkan dapat mengatasi persoalan ketika bank memiliki likuiditas dan fasilitas kredit, tetapi belum menemukan debitur yang sesuai atau debitur masih menahan diri untuk menarik pembiayaan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News