JAKARTA. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pembangunan (UNDP) menyatakan, penyebab utama permasalahan migrasi di banyak negara, termasuk Indonesia, adalah berkurangnya perlindungan bagi para pekerja migran. UNDP menilai, kebijakan dan peraturan saat ini belum mengatasi problem migrasi.

Laporan Pembangunan Manusia 2009 bertema "Mengatasi Kendala Mobilisasi Manusia dan Pembangunan" yang dirilis UNDP kemarin mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia untuk menggunakan enam pilar dalam memperbaiki dampak pembangunan manusia dari migrasi.

Pertama, meliberalisasi dan menyederhanakan jalur-jalur resmi yang memungkinkan buruh tak terampil mencari pekerjaan di luar negeri. Kedua, menjamin hak-hak dasar para pekerja migran. Ketiga, mengurangi biaya transaksi terkait dengan migrasi. Keempat, memperbaiki keluaran bagi migran dan komunitas tempat tujuan.

Tanpa Biaya Admin dan Transparan, SPinjam Solusi “Jelas Tanpa Jebakan”

Kelima, memungkinkan manfaat dari mobilisasi internal. Keenam, menjadikan mobilitas bagian integral dari strategi pembangunan nasional.

Migrasi, baik dari dalam negeri maupun lintas batas, membawa manfaat besar yang akan meningkatkan pembangunan. "Itu terjadi bila ada kebijakan yang lebih baik di dalam maupun di luar negeri," kata Peneliti UNDP Jeni Klugman, Senin (5/10).

Menurut Klugman, perlu ada liberalisasi tenaga kerja karena pembatasan bukannya mencegah migrasi, melainkan meningkatkan migrasi melalui jalur yang tidak resmi dan menguntungkan pelaku perdagangan manusia.

Menurut catatan Migrant Care, jumlah buruh migran Indonesia yang berada di luar negeri sebesar 4,5 juta orang. Sebagian besar di antaranya perempuan (70%) dan bekerja di sektor informal (sebagai PRT) dan manufaktur.

Dari sisi usia, sebagian besar mereka berada pada usia produktif (di atas 18 tahun sampai 35 tahun), tapi Migrant Care menengarai, banyak juga yang masih usia anak-anak, karena pemalsuan dokumen. Selebihnya, sekitar 30% adalah laki-laki, bekerja sebagai buruh perkebunan, konstruksi, transportasi, dan jasa.

Tahun ini, dari ukuran indeks pembangunan manusia (HDI), Indonesia di posisi 111 dari 182 negara. Kualitas hidup di Indonesia masih kalah dari Singapura di ranking 23, Malaysia (66), Filipina (105). Tapi lebih tinggi dari Vietnam (116) dan Laos (133).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News