KONTAN.CO.ID - COLOMBO. Sri Lanka telah memulai proses negosiasi untuk mendapatkan bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mengatasi persoalan gagal bayar utang yang sedang dihadapi negara tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah meminta Sri Lanka untuk memperkenalkan program pendapatan dasar sementara dan menegosiasikan pertukaran utang untuk alam yang terkait dengan konservasi lingkungan sebagai bagian dari langkah-langkah untuk mengurangi krisis ekonomi negara itu.

Hal itu diketahui berdasarkan dokumen proposal United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB yang diperoleh Financial Times. Proposal tersebut diserahkan kepada pemerintah Presiden Gotabaya Rajapaksa dan yang akan ditinjau oleh kabinet minggu ini.

Kurangnya devisa Sri Lanka telah membuat negara berpenduduk 22 juta jiwa itu tidak dapat membayar kembali pinjamannya, memicu krisis ekonomi dan politik.  Protes massal dilakukan masyarakat karena kekurangan makanan, bahan bakar dan obat-obatan. Mereka menuntut Rajapaksa mengundurkan diri.

Baca Juga: Krisis Ekonomi Memburuk, Kerusuhan Meletus di Sri Lanka

Sri Lanka memiliki sekitar US$ 8 miliar utang dan bunga yang jatuh tempo tahun ini. Sementara cadangan devisa yang dapat digunakan diperkirakan hanya beberapa ratus juta dolar. Pemerintah negara ini telah menangguhkan pembayaran obligasi dan memulai negosiasi untuk bailout IMF.

Delegasi pemerintah Sri Lanka melakukan perjalanan ke Washington minggu ini untuk memulai pembicaraan paket bantuan yang diharapkan, termasuk  restrukturisasi utang.

UNDP memandang Sri Lanka yang memiliki sekitar US$ 45 miliar utang jangka panjang kepada kreditur yang mencakup pemegang obligasi internasional dan negara-negara seperti India dan China, membutuhkan bantuan keuangan segera.

UNDP telah meminta Sri Lanka untuk mengejar pertukaran dan pembiayaan jangka pendek dari negara-negara termasuk India, Cina dan Bangladesh untuk mengurangi kesulitan ekonomi sebelum dapat bantuan IMF.

“Paket IMF, jika masuk, itu akan menjadi paket penghematan. Jadi pemerintah harus mendukung rumah tangga yang paling rentan dengan aliran perlindungan sosial segera.” kata Kanni Wignaraja, Direktur UNDP Asia kepada Financial Times dikutip Kamis (21/4).

Salah satu usulan UNDP kepada pemerintah Rajapaksa adalah memperkenalkan pendapatan dasar sementara yakni transfer tunai tanpa syarat kepada warga Sri Lanka usia kerja dalam jangka waktu sekitar enam hingga sembilan bulan. Program serupa telah dilaksanakan di Kenya dan negara bagian Alaska di AS.

"Itu sesuatu yang telah dicoba dan diuji. Jelas ada biaya yang harus ditanggung, tetapi ternyata lebih efisien daripada beberapa tindakan perlindungan sosial yang sangat berat ini,” kata Wignaraja.

UNDP juga telah meminta Sri Lanka untuk mengejar obligasi atau pertukaran utang yang terkait dengan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Seperti kesepakatan utang untuk alam di mana beberapa pinjaman diampuni dengan imbalan investasi dalam pelestarian lingkungan.

Baca Juga: Kenaikan Bunga The Fed Membuat Sejumlah Negara Berkembang Terancam Gagal Bayar Utang

Editor: Khomarul Hidayat