KONTAN.CO.ID - DW. Para pihak yang masih mempertahankan kesepatan atom dengan Iran mengumumkan hari Senin (24/9) bahwa mereka tetap akan membangun wadah untuk memfasilitasi pembayaran untuk ekspor Iran, termasuk minyak, serta impornya. Keputusan itu dicapai setelah pembicaraan tingkat tinggi dan tertutup di kantor pusat PBB di New York.

"Mengingat urgensi dan kebutuhan untuk hasil yang nyata, para peserta menyambut proposal praktis untuk mempertahankan dan mengembangkan wadah pembayaran, terutama inisiatif untuk membangun Special Purpose Vehicle (SPV) untuk memfasilitasi pembayaran terkait ekspor Iran, termasuk minyak," kata Inggris, Cina, Perancis, Jerman, Rusia, dan Uni Eropa dalam sebuah pernyataan pernyataan bersama.

Kelompok itu mengatakan mereka bertekad "untuk melindungi kebebasan operator ekonomi" mereka untuk mengejar bisnis yang sah dengan Iran.

SPV akan dituangkan dalam Rencana Aksi Bersama Komprehensif 2015 (JCPOA), sebagai bagian kesepakatan atom Iran. Teheran selama ini mencari jalan untuk menembus sanksi ekonomi yang diberlakukan AS setelah pemerintahan Donald Trump menyatakan menarik diri dari kesepakatan atom.

Perlawanan Uni Eropa

Uni Eropa telah berusaha untuk menyusun kerangka hukum yang bisa diterapkan guna melindungi perusahaan-perusahaannya dari efek sanksi AS, yang akan mulai berlaku pada November tahun ini, dan mencegah perusahaan-perusahaan itu menarik diri dari Iran.

Meskipun demikian, sejumlah perusahaan besar, termasuk raksasa energi Perancis Total, pembuat mobil Peugeot dan Renault, serta prusahaan Jerman Siemens dan Daimler menyatakan telah menghentikan operasinya di Iran.

Sanksi yang akan diberlakukan juga telah berdampak melemahkan ekonomi Iran dan memicu penurunan nilai tukar mata uang Iran. Mata uang Rial Iran telah kehilangan sekitar dua pertiga nilainya tahun ini, mencapai rekor terendah terhadap dolar AS bulan ini.

Sebuah badan hukum UE

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini mengatakan, negara-negara peserta kesepakatan masih mengerjakan rincian teknis, namun menjelaskan mereka akan menciptakan "badan hukum" untuk memastikan transaksi keuangan yang sah dapat dilakukan dengan Iran.

"Dalam istilah praktis, ini berarti bahwa negara-negara anggota Uni Eropa akan membentuk badan hukum untuk memfasilitasi transaksi keuangan yang sah dengan Iran, dan ini akan memungkinkan perusahaan-perusahaan Eropa untuk terus berdagang dengan Iran sesuai dengan undang-undang Uni Eropa dan dapat terbuka bagi mitra lain di dunia," katanya kepada wartawan.

Mogherini menekankan bahwa fasilitas keuangan juga dapat membantu melestarikan perjanjian nuklir yang "menjadi kepentingan internasional" dan bahwa Uni Eropa berpendapat telah berhasil mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir.

Pengumuman di PBB datang sehari sebelum Presiden Donald Trump dan Presiden Iran Hassan Rouhani secara terpisah tampil di Sidangs Umum PBB, di mana pemimpin AS diperkirakan akan mengambil garis keras terhadap Iran.

Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti