KONTAN.CO.ID - BRUSSELS. Komisi Eropa mengajukan pengaduan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada hari Senin (20/1/2025) terhadap apa yang disebutnya sebagai praktik "tidak adil dan ilegal" Tiongkok dalam menetapkan tarif royalti di seluruh dunia untuk paten penting berstandar Uni Eropa tanpa persetujuan pemilik paten.

Melansir Reuters, Komisi Eropa, yang mengawasi kebijakan perdagangan dari 27 negara anggota Uni Eropa, mengatakan Tiongkok telah memberi wewenang kepada pengadilannya untuk menetapkan tarif di seluruh dunia bagi perusahaan-perusahaan teknologi tinggi Uni Eropa, terutama di sektor telekomunikasi.

"Hal ini menekan perusahaan-perusahaan teknologi tinggi Eropa yang inovatif untuk menurunkan tarif mereka di seluruh dunia, sehingga memberikan akses yang lebih murah bagi produsen Tiongkok ke teknologi-teknologi Eropa tersebut secara tidak adil," katanya dalam sebuah pernyataan.

Tambahan Kuota 10%, Pengamat: Bukti Pemerintah Perkuat Pasokan BBM Swasta

Kementerian Perdagangan Tiongkok menyesalkan keputusan Uni Eropa untuk mengajukan keluhan dan bahwa Tiongkok akan menangani masalah tersebut sesuai dengan aturan WTO sambil melindungi hak dan kepentingannya yang sah.

Kasus tersebut menyangkut paten esensial standar (SEP), yang melindungi teknologi penting untuk pembuatan barang yang memenuhi standar tertentu, seperti 5G untuk ponsel.

Baca Juga: Dolar AS Menguat Saat Trump Mengusulkan Tarif Untuk Kanada dan Meksiko

Pemegang SEP Eropa termasuk Nokia dan Ericsson.

Komisi Eropa telah meminta konsultasi dengan Tiongkok, langkah pertama dalam penyelesaian sengketa WTO. Jika tidak ditemukan solusi yang memuaskan dalam waktu 60 hari, eksekutif Uni Eropa dapat meminta agar panel pengadilan dibentuk.

Proses panel memakan waktu rata-rata 12 bulan.

Komisi mengatakan kasus tersebut terkait dengan sengketa lain yang dibawa Uni Eropa ke WTO pada tahun 2022 terkait dengan putusan anti-gugatan Tiongkok, yang membatasi kemampuan pemegang paten telekomunikasi untuk menegakkan hak kekayaan intelektual di pengadilan non-Tiongkok, dengan ancaman denda berat jika mereka melakukannya.

Tonton: Untung Besar, China Temukan 1,15 Juta Ton Deposit Mineral Tanah Jarang di Yunnan

Panel yang menangani kasus tersebut diharapkan akan menerbitkan laporan akhirnya pada kuartal pertama tahun ini.