KONTAN.CO.ID - BRUSSELS. Uni Eropa telah menyampaikan kepada Perdana Menteri Inggris Andy Burnham bahwa Inggris perlu menaikkan tarif atas mobil China dan menyelaraskan kebijakannya lebih erat dengan kebijakan perdagangan UE guna menghindari hambatan terkait aturan "buatan Eropa" (made in Europe) bagi ekspor-ekspor utama Inggris.

Menurut laporan Financial Times yang dilansir Reuters, Jumat (25/9/2026).

Menanggapi upaya lobi agar produk Inggris mendapatkan perlakuan yang setara, pihak blok tersebut menyatakan kepada London bahwa solusi terbaik adalah dengan bergabung dalam serikat pabean UE, tulis surat kabar itu, mengutip dua sumber yang mengetahui masalah tersebut.

"Serikat pabean akan menyelesaikan sebagian besar masalah terkait aturan 'buatan Eropa'," ujar seorang pejabat UE kepada surat kabar tersebut. 

Baca Juga: 2 Anggota Kontingen Korut Dikabarkan Cari Suaka di Jepang Saat Asian Games 2026

"Termasuk juga masalah perbedaan tarif, yang memicu kekhawatiran bahwa pihak China dapat menghindari tarif kami dengan mengalihkan jalur ekspor melalui Inggris."

Burnham pekan ini menyatakan akan memperjuangkan agar Inggris diakui sebagai "mitra tepercaya" dalam aturan "Made in EU" (Buatan UE) yang diusulkan blok tersebut, seraya memperingatkan bahwa pengecualian Inggris dapat merugikan industri otomotif negara itu.

Kebijakan Made in Europe bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada komponen asal China dengan memprioritaskan barang-barang buatan Eropa—sebuah hal yang mengkhawatirkan bagi industri otomotif Inggris, yang memasok suku cadang ke dalam rantai pasok UE dan menjual mobil di seluruh wilayah blok tersebut.

Baca Juga: Bertemu PM Takaichi, Trump Ungkap Kekhawatiran tentang Pelemahan Yen

Blok tersebut akan menggunakan segala sarana yang tersedia untuk mengurangi defisit perdagangan yang "tidak berkelanjutan" dengan China, demikian disampaikan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen kepada Parlemen Eropa dalam pidato tahunan 'State of the Union' bulan ini.

Reuters tidak dapat segera memverifikasi laporan tersebut. Uni Eropa dan Kementerian Luar Negeri Inggris tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters di luar jam kerja.