KONTAN.CO.ID - Uni Eropa (UE) pada hari Selasa (7/2) mengirim tim penyelamat beranggotakan 1.150 personel beserta 70 ekor anjing pelacak untuk membantu Turki yang baru saja dilanda gempa bumi dahsyat.

Dilansir dari Daily Sabah, unit bantuan itu berasal dari 19 negara Eropa yang berbeda, termasuk Montenegro dan Albania yang bukan merupakan anggota UE.

Penempatannya dikoordinasikan melalui Mekanisme Perlindungan Sipil UE. Melalui badan ini, negara-negara yang membutuhkan dapat meminta bantuan darurat dari UE.

"25 tim pencari dan penyelamat sedang menuju ke area yang paling terpukul di Turki untuk membantu petugas pertolongan pertama di lapangan, 11 dari tim ini telah tiba. Selain itu, 2 tim medis telah dikirim  untuk memberikan perawatan kesehatan darurat kepada orang-orang yang terkena dampak," ungkap Mekanisme Perlindungan Sipil UE dalam pernyataannya.

Baca Juga: Gempa Turki-Suriah Kemungkinan Jadi Gempa Paling Mematikan dalam Satu Dekade Terakhir

Lebih lanjut, mereka menegaskan bahwa jumlah personel bantuan yang dikirim bisa bertambah di kemudian hari sesuai dengan kebutuhan.

Pusat Koordinasi Tanggap Darurat UE (ERCC) juga telah membentuk Tim Ahli Perlindungan Sipil Uni Eropa dari 11 Negara Anggota yang telah segera dikerahkan ke Turki untuk mendukung operasi tersebut.

Tidak hanya di Turki, di Suriah UE juga telah berhubungan dengan mitra kemanusiaannya di lapangan dan mendanai organisasi kemanusiaan yang melakukan operasi pencarian dan penyelamatan.

Baca Juga: Ini Daftar Negara yang Mengirim Tim Penyelamat ke Turki Pasca Gempa

Kelompok kemanusiaan yang ada di bawah UE juga memberikan dukungan air dan sanitasi, serta mendistribusikan selimut dan barang-barang kebersihan di daerah yang terkena dampak.

Gempa berkekuatan 7,8 SR yang mengguncang Turki dan Suriah hari Senin (6/2) telah menewaskan sekitar 7.800 orang di dua negara , jumlahnya diprediksi masih bisa bertambah mengingat banyak dari warga yang terjebak di reruntuhan bangunan.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan mengumumkan keadaan darurat di 10 provinsi. Penduduk di beberapa kota menyuarakan kemarahan atas respons pemerintah yang dinilai lambat dan tidak memadai.