KONTAN.CO.ID - BRUSSELS. Uni Eropa mencapai kesepakatan awal pada Senin (13/4/2026), untuk mengurangi impor baja hingga hampir setengahnya dan mengenakan tarif sebesar 50% pada pengiriman berlebih untuk melindungi industri baja Uni Eropa tersebut dari kelebihan produksi di tempat lain.

Produsen baja Uni Eropa beroperasi hanya pada 65% kapasitas karena meningkatnya impor dan tarif 50% yang dikenakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Langkah-langkah baru ini dirancang untuk mendorong pemanfaatan kapasitas hingga 80%.

Perwakilan Parlemen Eropa dan Dewan, badan yang mewakili pemerintah Uni Eropa, sepakat pada Senin malam untuk membatasi impor bebas tarif menjadi 18,3 juta metrik ton per tahun, pengurangan 47% dibandingkan tahun 2024, dengan peningkatan dua kali lipat bea masuk di luar kuota.

Langkah Strategis Menuju Kebangkitan Industri Tekstil Indonesia

Tahun lalu, seperti dikutip Reuters, sumber utama impor baja ke Uni Eropa adalah Turki, Korea Selatan, Indonesia, Tiongkok, India, Ukraina, dan Taiwan.

Baca Juga: Bank Sentral Singapura (MAS) Memperketat Kebijakan Moneter, Ini Penyebabnya

Baja Uni Eropa saat ini dilindungi oleh pengamanan yang diberlakukan selama masa jabatan pertama Trump, dengan kuota impor dan tarif 25% di atas batas tersebut. Namun, berdasarkan aturan Organisasi Perdagangan Dunia, pengamanan tersebut harus berakhir setelah delapan tahun - pada 30 Juni.

Komisi Eropa, yang mengusulkan langkah-langkah baru pada bulan Oktober, mengatakan bahwa sektor baja Uni Eropa telah kehilangan sekitar 100.000 pekerjaan sejak tahun 2008 dan produksi akan semakin menurun tanpa pembatasan yang diperpanjang.

Langkah-langkah baru ini akan lebih mempertimbangkan di mana baja impor awalnya dilebur dan dicetak untuk menghindari penghindaran dan akan ditinjau secara berkala untuk memastikan efektivitasnya.

Para pihak juga berkomitmen untuk segera menghentikan impor baja dari Rusia, mungkin pada September 2028. Sekitar 3,7 juta ton lempengan baja datang dari Rusia ke Uni Eropa tahun lalu.

Parlemen dan Dewan perlu memberikan suara pada kesepakatan hari Senin agar langkah-langkah tersebut dapat diberlakukan.

Baca Juga: Malaysia Waspada! Hadapi Periode Kritis Pasokan BBM Mulai Juni 2026