KONTAN.CO.ID - Perusahaan barang konsumsi global Unilever memutuskan melepas kepemilikannya dalam perusahaan patungan atau joint venture di Myanmar.

Transaksi divestasi tersebut ditargetkan rampung pada 2027, di tengah upaya pemerintahan baru yang didukung militer Myanmar untuk menarik kembali investasi asing.

Mengutip Reuters, Kamis (5/11/2026), Unilever mengonfirmasi telah menyepakati penjualan sahamnya di Unilever EAC Myanmar Company Limited (UEMCL) kepada Centig Holding Company Limited.

Perusahaan tersebut merupakan afiliasi dari mitra usaha patungan lokal Unilever, Europe and Asia Commercial Company Limited (EAC).

Baca Juga: Harga Emas Dunia Tembus US$ 4.146 per Ons Troi, Tertinggi dalam Dua Pekan

"Unilever dapat mengonfirmasi bahwa mereka telah menyepakati penjualan kepemilikannya di Unilever EAC Myanmar Company Limited (UEMCL) kepada Centig Holding Company Limited, afiliasi dari mitra usaha patungan lokalnya, Europe and Asia Commercial Company Limited (EAC)," ujar juru bicara Unilever kepada Reuters.

Unilever menyatakan, penyelesaian transaksi diperkirakan berlangsung pada 2027 dan masih bergantung pada persetujuan hukum serta regulator. Namun, perusahaan tidak mengungkapkan nilai transaksi divestasi tersebut.

Unilever pertama kali memasuki pasar Myanmar pada 2010. Perusahaan kemudian menandatangani perjanjian usaha patungan dengan EAC pada 2017 untuk mengembangkan bisnisnya di negara tersebut.

Keputusan Unilever melepas kepemilikannya terjadi di tengah kondisi politik dan ekonomi Myanmar yang masih diliputi ketidakpastian.

Sejak awal 2021, negara Asia Tenggara tersebut mengalami gejolak setelah militer menggulingkan pemerintahan sipil terpilih.

Baca Juga: Harga Minyak Brent Rebound ke US$ 95,40, Pasar Masih Cermati Risiko Perang Iran

Peristiwa tersebut memicu gelombang demonstrasi yang kemudian berkembang menjadi perang saudara berskala nasional melawan junta militer.

Di tengah situasi tersebut, pemimpin junta yang kini menjabat sebagai presiden, Min Aung Hlaing, mulai melakukan kunjungan ke sejumlah ibu kota negara Asia Tenggara untuk menarik investasi asing. Upaya tersebut dilakukan setelah pemilu yang berlangsung pada pergantian tahun menuai kritik luas.

Satu dekade lalu, Myanmar sempat mencatatkan salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat di kawasan setelah militer menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan semi-sipil.

Reformasi yang dilakukan saat itu, termasuk pelonggaran aturan investasi asing, mendorong masuknya modal internasional.

Namun, kondisi ekonomi Myanmar kembali menghadapi tekanan akibat konflik berkepanjangan dan gejolak eksternal.

Bank Dunia pada Juni memangkas proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil Myanmar menjadi 2% pada tahun fiskal 2026/2027, yang dimulai pada April 2026.

Proyeksi tersebut lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya sebesar 3%, sebelum perang Iran memicu guncangan harga energi global.

Baca Juga: Siemens Healthineers Mulai Pisahkan Bisnis Diagnostik untuk Divestasi