KONTAN.CO.ID - Jakarta. Aksi unjuk rasa terhadap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semakin meluas ke berbagai daerah sejak 25 Agustus 2025. Bahkan, aksi demontrasi tak hanya terjadi secara langsung di depan gedung DPR dan pemerintahan, tapi juga di dunia maya. Belakangan ini, banyak netizen dan pegiat media sosial mengunggah tuntutan kepada pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan DPR berjudul “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati”. Diberitakan Kompas.com, influencer atau tokoh publik yang meramaikan tuntutan tersebut antara lain Jerome Polin dan Andovi da Lopez. Melalui unggahan yang viral sejak Minggu 31 Agustus 2025 itu, netizen mendesak pemerintah dan DPR untuk segera merespons tuntutan yang telah dirangkum dari berbagai sumber, mulai dari gerakan di media sosial hingga aksi buruh dan organisasi masyarakat sipil. Baca Juga: Inilah Daftar Musisi Gratiskan Royalti Musik, Tapi Aturan Royalti Bukanlah Per Lagu
- Menarik TNI dari pengamanan sipil.
- Membentuk Tim Investigasi Independen untuk mengusut kasus kekerasan terhadap demonstran.
- Membekukan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR.
- Mempublikasikan transparansi anggaran DPR.
- Mendorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah.
- Memberi sanksi tegas atau memecat kader DPR yang tidak etis.
- Mengumumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat.
- Melibatkan kader dalam dialog publik.
- Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
- Menghentikan kekerasan aparat dan mematuhi SOP.
- Menindak hukum anggota dan komandan yang melakukan kekerasan.
- Segera kembali ke barak dan menghentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
- Menegakkan disiplin internal.
- Menyampaikan komitmen publik untuk tidak memasuki ruang sipil.
- Menjamin upah layak.
- Mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal.
- Membuka dialog dengan serikat buruh terkait upah dan outsourcing.
- Reformasi DPR: Bersihkan dan reformasi DPR secara besar-besaran, termasuk menghapus fasilitas istimewa.
- Reformasi Partai Politik: Wajibkan publikasi laporan keuangan dan pastikan fungsi oposisi berjalan.
- Reformasi Perpajakan: Tinjau ulang transfer APBN ke daerah dan batalkan kenaikan pajak yang membebani rakyat.
- Pemberantasan Korupsi: Sahkan RUU Perampasan Aset dan perkuat KPK.
- Reformasi Kepolisian: Jadikan lebih profesional dan humanis.
- TNI Kembali ke Barak: Cabut mandat TNI di proyek sipil seperti food estate.
- Perkuat Lembaga Pengawas: Perkuat Komnas HAM, Ombudsman, dan Kompolnas.
- Tinjau Ulang Kebijakan Ekonomi: Evaluasi proyek strategis nasional, lindungi masyarakat adat, dan audit BUMN.
