KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemulihan ekonomi pasca krisis akibat pandemi Covid-19 seharusnya tidak hanya dilihat dari persentase tingkat pertumbuhan secara periodik. Lebih dari itu, pemulihan ekonomi harus berkualitas tinggi dengan mengutamakan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Sejumlah tantangan selama masa pemulihan juga tetap ada, terutama karena kesenjangan antara si miskin dan si kaya masih lebar. Untuk itu, diperlukan strategi khusus untuk mengembalikan tingkat produk domestik bruto (PDB) kembali ke tingkat sebelum krisis.

Rekomendasi tersebut tertuang dalam Workshop yang digelar Unpad, IKA Unpad, dan Deloitte dengan tema Pemulihan Ekonomi Pasca Covid 19, Membangun Ekonomi Indonesia yang Adaptif dan Tahan. Ada dua sesi yang dibawakan oleh Workshop yang digelar pada Sabtu (11/12).

“Jika melihat ke depan, prospek pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak hanya dilihat untuk tahun ini atau tahun depan, tetapi juga dalam jangka panjang,” kata Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad Prof Arief Anshory Yusuf di Pasca-Covid- 19 Workshop Pemulihan Ekonomi bertajuk Membangun Perekonomian. Adaptif and Resiliense yang digelar secara virtual pada Sabtu (12/11/2021) digelar oleh Unpad, IKA Unpad, dan Deloitte.

Pada workshop yang dibuka oleh Rektor Unpad Rina Indiastuti ini menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan antara lain Ketua Ika Unpad Irawati Hermawan, Erlangga Soeria Atmadja, Direktur 3 Deloitte Indonesia, Guru Besar FEB Unpad Prof. Martha Fani, dan Guru Besar FPIK Zuzy Anna, Prof. Ahmad M. Ramli, Guru Besar Fakultas Hukum Unpad.

Turut hadir dari dunia usaha Presiden Direktur PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin, Presiden Direktur MNC Sky Vision Tbk Hari Susanto, dan Direktur Human Capital PT Aviasi Wisata Indonesia Herdy Harman.

Arief menambahkan, pandemi menimbulkan masalah karena menambah kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Pada masa pemulihan, orang kaya mampu pulih lebih cepat daripada orang miskin, sehingga menimbulkan masalah baru yang harus dihadapi.

“Kunci pemulihan ini adalah bagaimana memulihkan diri dengan benar. Bagaimana kita bisa kembali ke tingkat PDB pra-pabdemik. Bukan pada persentasenya," katanya.

Menurut dia, berdasarkan studinya, setidaknya butuh 3,5 tahun untuk kembali ke tingkat PDB yang sama seperti sebelum krisis.

Meski demikian, ia tidak memungkiri banyak penelitian yang menyebutkan bahwa bantuan sosial yang diberikan pemerintah selama pandemi efektif dalam menstimulus perekonomian.

"Apa yang dikatakan pemulihan adalah jika beberapa orang yang kehilangan pekerjaan mendapatkan pekerjaan mereka kembali dan menciptakan lapangan kerja bagi mereka yang belum mendapatkannya," katanya.

Sementara itu, Ketua IKA Unpad, Irawati Hermawan, mengatakan pemulihan ekonomi bisa difokuskan pada dua indikator. Pertama di sektor UMKM dan ekonomi kreatif. Kedua sektor ini di masa pandemi memiliki kekuatan yang luar biasa dan dapat mewarnai kegiatan ekonomi.

“UMKM lahir dalam jumlah besar di Indonesia. Diharapkan ada dukungan pemerintah terhadap UMKM terutama dari segi pendanaan dan literasi digital. Dengan begitu, UMKM dan ekonomi kreatif dapat menjadi kekuatan untuk mengangkat perekonomian kita,” ujarnya. dikatakan.

Kedua, mendorong BUMN menjadi leader go global sehingga mampu memberikan kekuatan penuh bagi seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang tidak kalah pentingnya adalah penyelamatan sektor swasta karena sektor ini terkena dampak yang parah dan bahkan beberapa bisnis terjun bebas.

“Cara lainnya adalah dengan mengembangkan industri halal di Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah umat Islam terbesar, ini harus menjadi perhatian utama," kata Ira.

Sementara itu, saat membuka workshop, Rektor Unpad Rina Indiastuti mengungkapkan bahwa Unpad tidak pernah berhenti mengembangkan inovasi untuk menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu ia mengajak semua pihak dari berbagai disiplin ilmu untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan.

“Dalam minggu depan kami akan menyampaikan ide-ide tersebut kepada para pemangku kepentingan dan pemerintah,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Azis Husaini