JAKARTA. Forum buruh DKI berkomitmen mengawal penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang berlangsung hari ini Selasa (13/11). Namun, perwakilan buruh yang tergabung dalam Forum Buruh itu menolak mengirimkan wakilnya dalam Dewan Pengupahan Daerah DKI Jakarta untuk mengikuti rapat penetapan UMP. "Kami sepakat dan memboikot unsur buruh dalam Dewan Pengupahan Daerah DKI, karena kami sudah menyerahkan angka UMP sebesar Rp 2,799 juta," kata Muhammad Toha, Sekretaris Jenderal Forum Buruh DKI, Selasa (13/11). Namun, tampaknya aksi boikot itu tak menghalangi tiga anggota Dewan Pengupahan Daerah dari unsur buruh untuk turut hadir dalam rapat ini. Merasa geram karena tiga anggota itu melangkahi instruksi yang disepakati, para perwakilan buruh itu menjemput paksa tiga anggota Dewan Pengupahan Daerah itu.
Unsur buruh menolak hadir di dewan pengupahan DKI
JAKARTA. Forum buruh DKI berkomitmen mengawal penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang berlangsung hari ini Selasa (13/11). Namun, perwakilan buruh yang tergabung dalam Forum Buruh itu menolak mengirimkan wakilnya dalam Dewan Pengupahan Daerah DKI Jakarta untuk mengikuti rapat penetapan UMP. "Kami sepakat dan memboikot unsur buruh dalam Dewan Pengupahan Daerah DKI, karena kami sudah menyerahkan angka UMP sebesar Rp 2,799 juta," kata Muhammad Toha, Sekretaris Jenderal Forum Buruh DKI, Selasa (13/11). Namun, tampaknya aksi boikot itu tak menghalangi tiga anggota Dewan Pengupahan Daerah dari unsur buruh untuk turut hadir dalam rapat ini. Merasa geram karena tiga anggota itu melangkahi instruksi yang disepakati, para perwakilan buruh itu menjemput paksa tiga anggota Dewan Pengupahan Daerah itu.