KONTAN.CO.ID - JERUSALEM. Jenderal tertinggi Israel mengatakan, militernya memperbarui rencana operasionalnya melawan Iran, dan kembalinya Amerika Serikat (AS) ke perjanjian nuklir 2015 dengan Teheran adalah langkah yang "salah". Pernyataan tersebut merupakan sinyal nyata bagi Presiden AS Joe Biden untuk berhati-hati dalam setiap hubungan diplomatik dengan Iran. Komentar seperti itu dari kepala staf militer Israel tentang pembuatan kebijakan AS jarang terjadi, dan kemungkinan besar telah disetujui sebelumnya oleh Pemerintah Israel.
“Kembali ke perjanjian nuklir 2015, atau bahkan jika itu adalah kesepakatan serupa dengan beberapa perbaikan, adalah buruk dan salah dari sudut pandang operasional dan strategis,” kata Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel Letnan Jenderal Aviv Kohavi dalam pidatonya di Institut Studi Keamanan Nasional Universitas Tel Aviv, Selasa (26/1), seperti dikutip
Reuters. Pendahulu Biden, Donald Trump, meninggalkan perjanjian nuklir pada 2018, sebuah langkah yang disambut baik oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang memperingatkan kemungkinan pengembangan senjata nuklir Iran.
Baca Juga: Komandan militer Iran klaim telah miliki rudal yang cukup untuk lawan serangan AS Antony Blinken, yang pada Selasa (26/1) dipastikan sebagai menteri luar negeri di Pemerintahan Biden, mengatakan pekan lalu, AS "masih jauh" dari memutuskan, apakah akan bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir 2015. Dan, AS perlu melihat, apa yang sebenarnya Iran lakukan untuk melanjutkan mematuhi pakta tersebut.
Sejak Washington menarik diri dari kesepakatan itu, Iran secara bertahap telah melanggar batas-batas utamanya, membangun persediaan uranium, memperkaya uranium ke tingkat kemurnian yang lebih tinggi, dan memasang sentrifugal dengan cara yang dilarang oleh kesepakatan tersebut. Kohavi mengatakan, tindakan Iran, yang menyangkal bahwa mereka membuat senjata atom, menunjukkan pada akhirnya bisa memutuskan untuk maju dengan cepat guna membangun senjata nuklir. “Berdasarkan analisis fundamental ini, saya telah menginstruksikan Angkatan Bersenjata Israel untuk menyiapkan sejumlah rencana operasional lain, selain yang sudah ada,” ujar Kohavi. "Terserah pemimpin politik, tentu saja, untuk memutuskan implementasinya, tetapi rencana ini harus dibahas," imbu dia.
Editor: S.S. Kurniawan