Jakarta. Akhir tahun 2016 pemerintah berencana memberlakukan otomatisasi gerbang tol (Gerbang Tol Otomatis/GTO) secara menyeluruh. Rencana ini mendapat penolakan keras, terutama dari pekerja. Salah satu serikat pekerja yang menolak ini adalah Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK).

"Dampaknya adalah PHK massal. Kami memiliki kurang lebih 20.000 pekerja," kata Mirah Sumirat dalam konferensi pers Selasa (27/9).

Pihaknya mengaku sudah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 10 Agustus lalu. Mirah bilang surat itu kemudian ditanggapi oleh Sekretaris Negara dengan mengirim surat kepada direksi Jasa Marga yang isinya presiden meminta agar masalah ini diselesaikan. "Kami hanya diberi tembusan dari surat Setneg ini," imbuhnya.

Sejak saat itu, Mirah bilang pihaknya belum pernah diundang untuk berdialog. Padahal menurutnya sebelum keluar kebijakan, sebaiknya dilakukan kajian, misal lewat kuesioner atau metode lain. "Tolong kami diajak bicara kalau mau bikin kebijakan yang bersinggungan dengan rakyat," tandasnya.

Ia juga menambahkan kebijakan ini hanya akan menguntungkan secara bisnis saja, terutama untuk perbankan yang mengeluarkan uang elektronik. Sedangkan bagi pekerja dan keluarganya akan berimbas buruk karena ancaman PHK. "Kalau mau pengalihan teknologi silakan, tapi jangan sampai merugikan," tambahnya.

Sabda Pranawa Djati, Sekretaris Jenderal ASPEK berpendapat rencana ini akan merugikan masyarakat sebagai konsumen karena hak untuk memilihnya dipasung. "Masyarakat harus disadarkan bahwa ada kecurangan," imbuhnya.

Selain itu, hak konsumen juga dilanggar lewat kewajiban pemakaian uang elektronik ini. Ia mencontohkan uang elektronik yang harganya Rp 50.000 hanya berisi saldo Rp 30.000. "Katanya yang Rp 20.000 untuk administrasi. Tapi administrasi apa? Kok sebesar itu? Kalau itu dipaksakan, bank berarti bisa mendapat triliunan rupiah jika hanya akan ada GTO," tuturnya.

Sebagai reaksi, ASPEK juga telah melakukan konsolidasi dengan membentuk Aliansi Pekerja Jalan Tol Seluruh Indonesia (APJATSI). Anggota APJATSI berasal dari perusahaan pengelola jalan tol, baik BUMN, anak perusahaan BUMN maupun swasta. "Agenda pertama perjuangan APJATSI adalah bersama-sama menolak otomatisasi gardu tol yang dilakukan oleh pemerintah," tambah Mirah.

Sementara itu, Badan Penyelenggara Jalan Tol (BPJT), Jasa Marga, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR belum bisa dihubungi untuk diminta konfirmasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto