JAKARTA. Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) menilai persoalan yang muncul di Papua lantaran di picu adanya disharmoni integrasi sosial. Tidak heran kemudian memicu ketidakpuasan masyarakat Papua.Kepala UP4B, Bambang Darmono, mengatakan, ada dua pendekatan yang bakal dijalankan UP4B. Pertama melalui pendekatan sosial ekonomi yakni dengan meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan publik baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, kemudian penanggulangan kemiskinan, infrastruktur dasar yang harus dilakukan di Papua. Kedua, pendekatan sosial politik dan budaya, yakni dengan membangun komunikasi kontrusktif antara pemerintah dan masyarakat Papua dalam banyak hal. "Dua pendekatan ini yang menjadi hal yang harus saya lakukan," katanya.Bambang menjelaskan lembaga ini baru terbentuk pada September lalu melalui Peraturan Presiden No.65 dan 66 Tahun 2011. Makanya banyak pekerjaan rumah yang harus segera dijalankan UP4B. Langkah awal yang dijalankan dengan menyosialisasikan lembaga ini. Berdirinya lembaga ini tidak lepas dari pro dan kontra. "Belajar dari kesalahan dari berjalannya otonomi khusus yang tidak berjalan. Sosialisasi menjadi hal yang sangat penting," katanya. Kemudian menjalin komunikasi dengan seluruh elemen di Papua, tidak terkecuali Organisasi Papua Merdeka (OPM). "Siapa saja dengan segenap lapisan masyarakat di Papua yang memang berkepentingan untuk menyelesaikan masalah, dialog konstruktif itu memang harus kita bangun," katanya.Terakhir dengan konsolidasi personel UP4B. Rencananya kantor UP4B bakal berada di Jayapura. "Saya merancang dan menyiapkan partisipasi masyarakat Indonesia untuk percepatan di Papua," katanya.Sementara itu, Wakil Presiden Boediono berharap lembaga ini dapat lebih optimal dalam bekerja. Kebijakan pemerintah terhadap Papua ingin memberikan makna yang lebih mendalam dari pendekatan kesejahteraan. Kesejahteraan tidak lagi diartikan semacam pelayanan puskesmas, sekolah dan jalan. "Kita inginkan adalah kesejahteraan yang lebih membumi dan lebih luas supaya saudara-saudara kita di sana lebih sejahtera," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
UP4B: Ada disharmoni integrasi sosial di Papua
JAKARTA. Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) menilai persoalan yang muncul di Papua lantaran di picu adanya disharmoni integrasi sosial. Tidak heran kemudian memicu ketidakpuasan masyarakat Papua.Kepala UP4B, Bambang Darmono, mengatakan, ada dua pendekatan yang bakal dijalankan UP4B. Pertama melalui pendekatan sosial ekonomi yakni dengan meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan publik baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, kemudian penanggulangan kemiskinan, infrastruktur dasar yang harus dilakukan di Papua. Kedua, pendekatan sosial politik dan budaya, yakni dengan membangun komunikasi kontrusktif antara pemerintah dan masyarakat Papua dalam banyak hal. "Dua pendekatan ini yang menjadi hal yang harus saya lakukan," katanya.Bambang menjelaskan lembaga ini baru terbentuk pada September lalu melalui Peraturan Presiden No.65 dan 66 Tahun 2011. Makanya banyak pekerjaan rumah yang harus segera dijalankan UP4B. Langkah awal yang dijalankan dengan menyosialisasikan lembaga ini. Berdirinya lembaga ini tidak lepas dari pro dan kontra. "Belajar dari kesalahan dari berjalannya otonomi khusus yang tidak berjalan. Sosialisasi menjadi hal yang sangat penting," katanya. Kemudian menjalin komunikasi dengan seluruh elemen di Papua, tidak terkecuali Organisasi Papua Merdeka (OPM). "Siapa saja dengan segenap lapisan masyarakat di Papua yang memang berkepentingan untuk menyelesaikan masalah, dialog konstruktif itu memang harus kita bangun," katanya.Terakhir dengan konsolidasi personel UP4B. Rencananya kantor UP4B bakal berada di Jayapura. "Saya merancang dan menyiapkan partisipasi masyarakat Indonesia untuk percepatan di Papua," katanya.Sementara itu, Wakil Presiden Boediono berharap lembaga ini dapat lebih optimal dalam bekerja. Kebijakan pemerintah terhadap Papua ingin memberikan makna yang lebih mendalam dari pendekatan kesejahteraan. Kesejahteraan tidak lagi diartikan semacam pelayanan puskesmas, sekolah dan jalan. "Kita inginkan adalah kesejahteraan yang lebih membumi dan lebih luas supaya saudara-saudara kita di sana lebih sejahtera," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
