KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana ribuah buruh menggelar unjuk rasa di Istana Mersdeka pada 24, 26, dan 27 Desember 2024 batal digelar. Pasalnya, sudah ada kemajuan dalam proses penyelesaian upah minimum sektoral (UMSK) 2025 untuk Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Daerah Khusus Jakarta.

Sebelumnya, ribuan buruh Jawa Barat dan DKI Jakarta akan melakukan aksi selama tiga hari berturut-turut dengan tuntutan penetapan UMS di dua provinsi tersebut.

Said Iqbal, Presiden KSPI mengatakan nilai upah minimum sektoral kabupaten/kota  dan jenis sektor industrinya diputuskan berdasarkan kesepakatan dewan pengupahan provinsi dan dewan pengupahan kab kota. Untuk tiap daerah, besaran UMSP berbeda-beda nilainya.

Menurut Said, atas upaya dialog yang difasilitasi oleh DPR RI dan pemerintah pusat, penetapan UMSK di 18 kabupaten/kota se-Jawa Barat sudah hampir bisa diselesaikan oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat. Hal yang sama juga terjadi di DKI Jakarta, dengan proses penetapan UMSP 2025 untuk 10 sektor industri yang hampir rampung.

"Buruh Jawa Barat dan DKI Jakarta mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Wakil Ketua DPR RI dan Pimpinan Komisi DPR RI terkait atas perannya dalam mencari solusi untuk penyelesaian ini," katanya, Senin (23/12/2024).

Baca Juga: Lengkap! Cek Daftar UMP Tahun 2025 di 38 Provinsi di Indonesia, Jakarta Tertinggi

Atas dasar itu, KSPI, Aliansi Buruh Jawa Barat, dan Koalisi Buruh  Jakarta menyatakan bahwa aksi yang rencananya dilaksanakan pada 24, 26, dan 27 Desember 2024 dibatalkan. "Buruh akan terus membangun dialog sosial dengan pemerintah daerah dan asosiasi pengusaha, sepanjang dialog tersebut sejalan dengan keputusan MK dan arahan Presiden Prabowo Subianto," tandas Said.

Yang terang, penetapan UMSK adalah hak buruh yang harus dihormati. Adapun Jabar adalah salah satu pusat industri nasional, sehinga menjadi perhatian serikat pekerja di tingkat nasional. "Dengan berbagai kawasan industri strategis di Jawa Barat, keberadaan UMSK memiliki dampak signifikan bagi kesejahteraan buruh," ujar Said.

Sebelumnya, KSPI menyatakan, Bey Machmudin, Penjabat Gubernur Jabar dianggap melawan arahan Presiden Prabowo Subianto dan bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait belum dikeluarkannya UMSK 2025 di 18 kabupaten/kota se-Jawa Barat.

"Begitu pula, di DKI Jakarta masih ada 10 sektor industri yang belum ditetapkan UMSP 2025 oleh Penjabat Gubernur DKI," ungkapnya.

Baca Juga: Apindo Desak Menaker Bikin Panduan Penetapan Upah Sektoral

Selanjutnya: Trump Sebut Klaim Dirinya Menyerahkan Kepresidenan kepada Musk sebagai 'Hoaks'

Menarik Dibaca: Soul Parking Berikan Solusi Parkir Digital Anti Ribet

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat