KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky melihat fenomena upah murah di kawasan industri Jawa Tengah dan Jawa Timur akan menarik investor masuk, karena permasalahan upah buruh yang relatif mahal masih menjadi permasalahan tenaga kerja di Indonesia.

Menurutnya, saat ini di level global, Indonesia cukup mahal untuk ongkos memperkerjakan, ongkos memberhentikan, dan ongkos pesangonnya. Ia juga melihat hal ini yang membuat industri dalam negeri tidak terlalu kompetitif dalam menarik investor asing.

“Padahal investasi asing sangat diperlukan, untuk kemudian mendorong adanya transfer teknologi, peningkatan knowledge, dan peningkatan skill buruh,” kata Riefky kepada Kontan, Kamis (2/12).

Akan tetapi, ia melihat bahwa upah merupakan salah satu aspek, ada beberapa aspek lain yang perlu diperhatikan dan akan dilihat oleh investor, seperti kepastian hukum, kepastian berusaha, dan kemudahan proses hukum. “Ini juga jadi aspek vital dalam mendorong investor masuk,” jelasnya.

Baca Juga: Pengusaha optimistis penetapan upah minimum dapat meningkatkan investasi

“Jadi serta merta aspek upah yang lebih murah ini meningkatkan ketertarikan investor, ini tentu perlu didukung oleh banyak aspek lainnya. Tapi memang secara sederhana ini salah satu aspek yang dapat mendorong,” ungkapnya.

Ke depan, ia merasa kita perlu melihat lagi, apakah dengan aspek buruh murah dapat menarik investor asing masuk dan menarik pembukaan lapangan kerja lainnya, yang pada akhirnya dapat menguntungkan buruh secara umum.

Dalam pandangannya, pasar tenaga kerja Indonesia saat ini masih lebih menguntungkan buruh yang sudah bekerja, tetapi menjadi sulit untuk buruh yang belum masuk ke pasar tenaga kerja, karena pasar tenaga kerja masih sangat kaku.

“Kalau dari dunia usaha melihatnya pasar tenaga kerja harus fleksibel. Saat kemudian kondisi ekonomi lagi bagus, itu kemudian lebih mudah perusahaan untuk hire buruh, tidak terlalu mahal. Tetapi juga ketika ekonomi melemah, jangan sampai terlalu sulit untuk memecat buruh,” katanya. 

Baca Juga: Menteri Ketenagakerjaan sebut PP 36/2021 tentang pengupahan masih berlaku

Menurutnya hal tersebut yang kemudian membuat Indonesia tidak kompetitif, karena ongkos pesangon yang cukup mahal, ujungnya adalah berimplikasi mendorong banyak usaha beralih ke tenaga kerja informal atau kontrak. 

“Yang pada ujungnya menurunkan kesejahteraan buruh secara keseluruhan, jadi aspek gaji atau secara lebih luas adalah ongkos tenaga kerja, dan memecat juga harus lebih efisien, karena memang dilihat dari aspek tersebut kita kurang kompetitif dari aspek global,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .