KONTAN.CO.ID - BOGOR. Rencana penerapan upah per jam akan berlaku untuk sektor tertentu. Pasalnya tidak semua sektor bisa menerapkan skema tersebut. Saat ini skema upah yang akan masuk Rancangan Undang Undang omnibus law cipta lapangan kerja itu masih dibahas. "Upah per jam berlaku di sektor tertentu misalnya saja restoran," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas di Istana Bogor, Jumat (27/12). Baca Juga: Pemerintah menyiapkan skema baru bidang ketenagakerjaan dalam draf RUU Omnibus Law Airlangga bilang sejumlah sektor membutuhkan fleksibilitas. Pasalnya tidak semua jenis pekerjaan dilakukan secara harian. Hingga saat ini omnibus law cipta lapangan kerja masih dalam pembahasan. Saat ini masuk dalam tahap legal drafting, setelah itu akan dilakukan sosialisasi. "Sosialisasi dengan stakeholder, nanti stakeholder baik itu pemerintah daerah kemudian ke stakeholder kementerian lain," terang Airlangga. Baca Juga: Jokowi: Omnibus Law tidak hanya menjadi penampung keinginan kementerian dan lembaga Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta agar dradt RUU omnibus law cipta lapangan kerja diserahkan ke DPR pertengahan Januari 2020. Sebelum itu, Jokowi meminta agar dilakukan penyampaian ke publik untuk menerima masukkan.
Upah per jam berlaku hanya untuk sektor tertentu saja
KONTAN.CO.ID - BOGOR. Rencana penerapan upah per jam akan berlaku untuk sektor tertentu. Pasalnya tidak semua sektor bisa menerapkan skema tersebut. Saat ini skema upah yang akan masuk Rancangan Undang Undang omnibus law cipta lapangan kerja itu masih dibahas. "Upah per jam berlaku di sektor tertentu misalnya saja restoran," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas di Istana Bogor, Jumat (27/12). Baca Juga: Pemerintah menyiapkan skema baru bidang ketenagakerjaan dalam draf RUU Omnibus Law Airlangga bilang sejumlah sektor membutuhkan fleksibilitas. Pasalnya tidak semua jenis pekerjaan dilakukan secara harian. Hingga saat ini omnibus law cipta lapangan kerja masih dalam pembahasan. Saat ini masuk dalam tahap legal drafting, setelah itu akan dilakukan sosialisasi. "Sosialisasi dengan stakeholder, nanti stakeholder baik itu pemerintah daerah kemudian ke stakeholder kementerian lain," terang Airlangga. Baca Juga: Jokowi: Omnibus Law tidak hanya menjadi penampung keinginan kementerian dan lembaga Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta agar dradt RUU omnibus law cipta lapangan kerja diserahkan ke DPR pertengahan Januari 2020. Sebelum itu, Jokowi meminta agar dilakukan penyampaian ke publik untuk menerima masukkan.