KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Lembaga Pengelola Dana Bergilir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menargetkan dapat meratakan penyaluran dana bergulir ke seluruh Indonesia. Tak heran, saat ini 60-70% penyaluran LPDB masih terpusat di pulau Jawa.

Direktur Utama LPDB Braman Setyo mengungkapkan bahwa LPDB saat ini sudah menjalin kerja sama dengan 12 Pemerintah Provinsi khususnya Dinas Koperasi.

"Targetnya akan kejar ke-34 Dinas Koperasi di Indonesia. Contohnya Dinas Koperasi Bali, kami minta 10 koperasi rekomendasi yang berhak menerima LPDB. Dinasnya langsung gandeng Jamkrida beri 10 nama koperasi, kata Braman pada Rabu (10/1).

Selain itu LPDB terus mempererat kemitraan dengan perusahaan Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan perusahaan Jaminan Kredit Daerah (Kamkrida) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Braman juga memaparkan LPDB telah melakukan perombakan alur SOP setelah adanya kemitraan tersebut. Bila sebelumnya evaluasi permohonan dana bergulir dilakukan terlebih dahulu oleh LPDB. Lalu ke perusahaan penjaminan.

"Kalau sekarang perusahaan penjaminan yang akan menjaring koperasi dan UKM yang ingin mendapatkan LPDB. Sehingga analisanya dapat diketahui dari awal. Barulah diajukan ke LPDB," papar Braman.

Braman juga memaparkan pada 2018 LPDB akan membangun Core Micro Financing System (CMFS) dimana dengan adanya sistem tersebut seluruh aktivitas pembiayaan LPDB akan diakses secara online yang bertujuan untuk mempermudah Koperasi dan UMKM mengakses pembiayaan.

"Nantinya akan realtime. Targetnya dua bulan lagi dapat beroperasi," kata Braman. Selain itu, Braman juga tengah menunggu mandat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengandeng vendor teknoligi finansial (tekfin) untuk membangun tekfin LPDB sendiri.

Asal tahu saja, pada 2018 LPDB memiliki anggaran dana bergulir sebesar Rp 1,7 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dan pelaku UKM di seluruh Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Markus Sumartomjon