KONTAN.CO.ID - Guna percepatan pembangunan infrastruktur di desa-desa di seluruh Indonesia, Presiden Joko Widodo dalam kurun waktu 3 tahun ini telah mengalokasikan dana investasi hampir mencapai Rp 130 triliun. Akan tetapi dana desa ini disinyalir rawan terhadap penyelewengan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Gunung Kidul Immawan Wahyudi mengatakan terdapat dua hal yang harus dilakukan guna mengantisipasi penyelewengan dana desa tersebut. Hal ini dikatakan Immawan saat mengikuti acara Dialog Sinergi Membangun Bangsa untuk mensosialisasikan capaian kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo di Bangsal Sewokoprodjo di Wonosari, Gunung Kidul, Sabtu (12/8) bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. “Terdapat 2 hal yang harus dilakukan untuk mengantisipasi terkait dengan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana desa, pertama soal regulasi dan kedua soal pengawasan,” kata Immawan. Terkait regulasi, Immawan berpendapat prosentase pengalokasian dana desa harus detail dan perlu perhatian khusus pemerintah. “Pertama regulasinya itu detail, ada prosentasenya infrastruktur berapa, untuk kesehatan berapa, pendidikan berapa, termasuk juga untuk mengcover aparat desa yang menurut hemat saya pemerintah pusat juga harus aware harus punya perhatian,” jelasnya. Kedua yang juga tidak kalah penting adalah pendampingan secara intensif terkait pengelolaan dana desa. Menurutnya pendampingan adalah cara yang paling sesuai dalam pengelolaan dana desa. Pendampingan itu jalan yang paling sesuai agar satu sisi kapasitasnya cukup untuk menjalankan otonomi desa sisi lain juga secara regulasi maupun manajemen penggunaan dana desa aman. Immawan berpendapat terjadinya penyelewengan dana desa juga diakibatkan karena perekrutan aparat desa yang sangat beragam demikian juga kapasitasnya untuk menyelenggarakan roda pemerintahan. Untuk itu Immawan tidak setuju dengan rencana penutupan pengalokasian dana desa, “dana desa itu jangan kemudian ditutup terhadap kepentingan untuk penyelenggaran kehidupan pemerintahan desa, itu kurang pas,” ungkapnya. Keberadaan dana desa dianggap Immawan memiliki multi player effect sangat besar baik terhadap ekonomi, ketahanan nasional, dan ketahanan pangan. Selain itu masyarakat yang memiliki inovasi dan kreativitas perlu diberikan penguatan baik secara manajerial maupun finansial. Terkait sektor transportasi udara, Immawan berharap Menhub Budi dapat merealisasikan pembangunan Bandara Gading di Gunung Kidul untuk bisa menarik minat wisatawan mancanegara untuk bertandang ke Wonosari Gunung Kidul. “Kami sangat berharap Bandara Gading, paling tidak bisa digunakan untuk penerbangan (rute) perintis sebagaimana terjadi di luar Jawa, penerbangan perintis ini tidak untuk terlalu masal,” pungkasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Upaya Wakil Bupati Gunung Kidul amankan dana desa
KONTAN.CO.ID - Guna percepatan pembangunan infrastruktur di desa-desa di seluruh Indonesia, Presiden Joko Widodo dalam kurun waktu 3 tahun ini telah mengalokasikan dana investasi hampir mencapai Rp 130 triliun. Akan tetapi dana desa ini disinyalir rawan terhadap penyelewengan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Gunung Kidul Immawan Wahyudi mengatakan terdapat dua hal yang harus dilakukan guna mengantisipasi penyelewengan dana desa tersebut. Hal ini dikatakan Immawan saat mengikuti acara Dialog Sinergi Membangun Bangsa untuk mensosialisasikan capaian kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo di Bangsal Sewokoprodjo di Wonosari, Gunung Kidul, Sabtu (12/8) bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. “Terdapat 2 hal yang harus dilakukan untuk mengantisipasi terkait dengan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana desa, pertama soal regulasi dan kedua soal pengawasan,” kata Immawan. Terkait regulasi, Immawan berpendapat prosentase pengalokasian dana desa harus detail dan perlu perhatian khusus pemerintah. “Pertama regulasinya itu detail, ada prosentasenya infrastruktur berapa, untuk kesehatan berapa, pendidikan berapa, termasuk juga untuk mengcover aparat desa yang menurut hemat saya pemerintah pusat juga harus aware harus punya perhatian,” jelasnya. Kedua yang juga tidak kalah penting adalah pendampingan secara intensif terkait pengelolaan dana desa. Menurutnya pendampingan adalah cara yang paling sesuai dalam pengelolaan dana desa. Pendampingan itu jalan yang paling sesuai agar satu sisi kapasitasnya cukup untuk menjalankan otonomi desa sisi lain juga secara regulasi maupun manajemen penggunaan dana desa aman. Immawan berpendapat terjadinya penyelewengan dana desa juga diakibatkan karena perekrutan aparat desa yang sangat beragam demikian juga kapasitasnya untuk menyelenggarakan roda pemerintahan. Untuk itu Immawan tidak setuju dengan rencana penutupan pengalokasian dana desa, “dana desa itu jangan kemudian ditutup terhadap kepentingan untuk penyelenggaran kehidupan pemerintahan desa, itu kurang pas,” ungkapnya. Keberadaan dana desa dianggap Immawan memiliki multi player effect sangat besar baik terhadap ekonomi, ketahanan nasional, dan ketahanan pangan. Selain itu masyarakat yang memiliki inovasi dan kreativitas perlu diberikan penguatan baik secara manajerial maupun finansial. Terkait sektor transportasi udara, Immawan berharap Menhub Budi dapat merealisasikan pembangunan Bandara Gading di Gunung Kidul untuk bisa menarik minat wisatawan mancanegara untuk bertandang ke Wonosari Gunung Kidul. “Kami sangat berharap Bandara Gading, paling tidak bisa digunakan untuk penerbangan (rute) perintis sebagaimana terjadi di luar Jawa, penerbangan perintis ini tidak untuk terlalu masal,” pungkasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
