JAKARTA. Tata kelola perekonomian daerah sampai saat ini masih buruk. Ini merupakan hasil survei Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) terhadap 40 perusahaan dengan skala mikro, kecil, menengah, dan besar yang bergerak di sektor industri, perdagangan dan jasa di 32 ibukota provinsi pada kurun waktu Januari - Desember 2016 lalu. Boedi Rheza, Koordinator Peneliti KPPOD mengatakan, kondisi tersebut hampir merata terjadi dalam sepuluh indikator yang disurvei oleh KPPOD. Salah satunya, indikator perizinan usaha. Untuk indikator ini, KPPOD menemukan, banyak daerah yang sampai saat ini masih belum memperbaiki proses perizinan usaha mereka.
Urus izin di daerah, dari ribet sampai dipalak
JAKARTA. Tata kelola perekonomian daerah sampai saat ini masih buruk. Ini merupakan hasil survei Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) terhadap 40 perusahaan dengan skala mikro, kecil, menengah, dan besar yang bergerak di sektor industri, perdagangan dan jasa di 32 ibukota provinsi pada kurun waktu Januari - Desember 2016 lalu. Boedi Rheza, Koordinator Peneliti KPPOD mengatakan, kondisi tersebut hampir merata terjadi dalam sepuluh indikator yang disurvei oleh KPPOD. Salah satunya, indikator perizinan usaha. Untuk indikator ini, KPPOD menemukan, banyak daerah yang sampai saat ini masih belum memperbaiki proses perizinan usaha mereka.