KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Polemik reklamasi Teluk Jakarta kerap jadi perbincangan alot. Dijanjikan akan dihentikan sejak kampanye, langkah berarti yang dilakukan Anies-Sandi hanya terwujud dalam rencana pembentukan Tim Pengelolaan Pesisir yang jadi salah satu bidang dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

"Tim tesebut nanti bukan hanya soal reklamasi tapi penataan kawasan pesisir utara jakarta secara keseluruhan," kata Gubernur Anies Baswedan kepada Kontan.co.id seusai acara Anugerah Syariah Republika, Rabu (6/12) malam.

Dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta 187/2017 tentang TGUPP, tim bidang pengelolaan kawasan pesisir akan bertugas melaksanakan analisis dan kajian soal kawasan pesisir. Termasuk menerima masukan dari beragam pemangku kepentingan.

Hasil analisis dan kajian tersebut akan diserahkan kepada Gubernur untuk kemudian dilakukan penetapan kebijakan. Setelahnya akan kembali ke tim sebagai pelaksana kebijakannya.

Namun, masyarakat DKI Jakarta nampaknya masih harus menunggu lama soal rencana tersebut. Sebab, hingga saat ini TGUPP belum juga terbentuk.

"Timnya belum terbentuk, itu baru akan masuk ke anggaran 2018," sambung Anies.

Sementara itu, tandem Anies yaitu Sandiaga Uno mengatakan bahwa pembicaraan soal reklamasi masih berada di level gubernur dan wakilnya.

"Belum ada arahan ke SKPD, ini masih pembicaraannya masih di level gubernur," katanya dalam kesempatan yang sama.

Sekadar informasi, Pemprov DKI sendiri telah menarik draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (Raperda RTRKS) Pantai Utara Jakarta di DPRD.

Raperda RTRKS tersebut merupakan dasar hukum pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta.

Menanggapi hal tersebut Sandiaga bilang, Pemprov DKI belum punya target kapan selesainya revisi Raperda RTRKS tersebut.

"Lagi terus digodok, kita tidak mau terburu-buru kita mau upaya mengkaji yang komprehensif," sambungnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia