KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyiapkan sejumlah langkah pembenahan untuk memperbaiki pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto menggantikan Naniek S. Deyang pada Rabu (22/7/2026).

Langkah pembenahan tersebut mendapat dukungan dari Staf Khusus Wakil Presiden RI, Nico Harjanto. Ia menyatakan mendukung penuh upaya Sudaryono dalam memperbaiki tata kelola MBG secara menyeluruh.

Menurut Nico, penguatan tata kelola yang dibarengi pemanfaatan teknologi dapat membuat sasaran penerima manfaat lebih tepat serta menekan potensi kebocoran anggaran.

Baca Juga: PFII Bakal ada di Jakarta dan Bali, Ini Pertimbangan Airlangga

"Kami mendukung penuh Kepala BGN Bapak Sudaryono dalam melakukan perbaikan tata kelola MBG secara menyeluruh," ujar Nico dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7/2026).

Ia menilai perbaikan sistem pengelolaan menjadi kunci agar program MBG dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, pelibatan pelaku ekonomi lokal juga dinilai dapat memperbesar dampak sosial dan ekonomi dari program tersebut.

Nico menyebut fokus pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan melibatkan UMKM lokal, kantin sekolah, hingga orang tua siswa dapat memberikan manfaat yang lebih terukur bagi masyarakat.

"Kami yakin, perbaikan tata kelola dan efisiensi anggaran MBG akan mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap perekonomian nasional, khususnya menyangkut disiplin fiskal yang lebih tepat sasaran," katanya.

Menurut Nico, pelaksanaan MBG dengan tata kelola yang baik juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi daerah. Bahkan, program tersebut dinilai dapat memberikan sentimen positif terhadap perekonomian nasional.

"Kami berharap, MBG bisa menjadi salah satu contoh nyata penerapan tata kelola yang baik yang mendukung pertumbuhan ekonomi, serta bisa menjadi mesin pendorong perekonomian daerah," ujar Nico.

Sebelumnya, Sudaryono mengatakan pembenahan MBG akan difokuskan pada perbaikan tata kelola, transparansi, penguatan pengawasan, serta keterbukaan terhadap kritik publik.

Ia menyebut masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaan MBG, mulai dari dugaan penyelewengan, pelanggaran hukum, hingga tata kelola yang belum transparan. 

Namun, persoalan hukum akan diserahkan kepada aparat penegak hukum, sementara BGN fokus memperbaiki sistem.

Baca Juga: PFII Bakal Berkantor di Gedung Danareksa Jakarta Selama Masa Transisi

"Yang hukum adalah urusannya penegak hukum. Kita menyerahkan sepenuhnya investigasi, penyelidikan, dan penyidikan kepada penegak hukum," ujar Sudaryono di kantor BGN, Rabu (22/7/2026). 

Ia menegaskan pengelolaan MBG ke depan harus berbasis sistem, bukan bergantung pada individu. "Yang tadinya tidak transparan harus transparan. Yang tadinya tergantung sama person-person, tidak boleh lagi. Harus by system," katanya.

Sudaryono juga memastikan tidak ada konflik kepentingan di tubuh BGN. Ia menegaskan kepala BGN maupun keluarga tidak menguasai SPPG atau dapur MBG serta akan menindak pihak yang mengatasnamakan kerabat pejabat untuk melakukan intimidasi.

Selain tata kelola, aspek keamanan pangan menjadi perhatian. Sudaryono menyebut kualitas bahan baku dan proses pengolahan harus diperketat agar kasus keracunan tidak kembali terjadi.

Terkait evaluasi anggaran MBG, Sudaryono mengaku masih mempelajari persoalan tersebut karena baru menjabat sebagai Kepala BGN. "Nanti aku cek, baru juga dilantik," katanya.

Ia menambahkan arahan Presiden Prabowo kepadanya adalah segera menyelesaikan persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News