KONTAN.CO.ID - Korea Selatan sedang meninjau kemungkinan memberikan kontribusi secara bertahap untuk upaya menjaga keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Korea Selatan Ahn Gyu-back pada Rabu (13/5/2026). 

Pernyataan ini mengindikasikan Seoul mempertimbangkan bentuk dukungan yang masih berada di bawah keterlibatan militer langsung, demikian dilaporkan kantor berita Yonhap.

Melansir Reuters, Ahn mengatakan kepada konferensi pers bersama koresponden media Korea Selatan di Washington bahwa ia telah menyampaikan posisi Seoul tersebut dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth pada Senin.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

“Kami menyampaikan pada tingkat seperti ini bahwa pada dasarnya kami akan berpartisipasi sebagai anggota masyarakat internasional yang bertanggung jawab, dan kami akan meninjau cara-cara untuk berkontribusi secara bertahap,” kata Ahn, dikutip Yonhap.

Ahn menjelaskan bentuk dukungan bertahap itu dapat berupa pernyataan dukungan politik, pengiriman personel, berbagi informasi, hingga penyediaan aset militer. Namun ia menekankan belum ada pembahasan rinci terkait kemungkinan memperluas keterlibatan pasukan Korea Selatan.

“Tidak ada pembahasan mendalam mengenai hal seperti memperluas partisipasi militer kami secara spesifik,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa keputusan apa pun harus mengikuti prosedur hukum domestik.

Baca Juga: Selat Hormuz Ditutup, Vietnam Ketar-ketir: Stok Kilang Nghi Son Hampir Habis

Serangan terhadap kapal Korea Selatan

Pertemuan pejabat pertahanan Korea Selatan dan AS itu berlangsung sehari setelah Seoul mengecam serangan terhadap kapal berbendera Korea Selatan di dekat Selat Hormuz pada pekan lalu.

Kantor kepresidenan Korea Selatan mengecam keras insiden tersebut, namun menyatakan masih menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu.

Dalam pertemuan tersebut, Hegseth mengatakan Washington mengharapkan para sekutu “berdiri bahu-membahu” menghadapi meningkatnya ancaman global. Ia merujuk pada persetujuan Presiden AS Donald Trump terhadap operasi yang disebutnya sebagai Operation Epic Fury, sebagai bukti ketegasan pemerintahan AS.

Hegseth juga memuji rencana Korea Selatan untuk meningkatkan belanja pertahanan dan mengambil tanggung jawab lebih besar atas keamanan Semenanjung Korea, menyebutnya sebagai contoh pembagian beban aliansi.

Secara terpisah, Ahn mengatakan kepada wartawan bahwa Hegseth memahami posisi Korea Selatan terkait transfer kendali operasional masa perang (OPCON) dari AS kepada Korea Selatan yang berbasis kondisi tertentu, serta target untuk menyelesaikan transisi itu lebih cepat.

Tonton: Harga Keekonomian Pertamax Rp 17.000, Beban Kompensasi Pemerintah Makin Membengkak

Menurut Yonhap, Ahn juga menyebut kedua pihak bertukar pandangan mengenai isu aliansi lain, termasuk rencana pembangunan kapal selam bertenaga nuklir.

Ia menambahkan tidak ada pembahasan dalam pertemuan tersebut mengenai pengurangan jumlah pasukan AS yang ditempatkan di Korea Selatan maupun mengenai fleksibilitas strategis pasukan AS yang berada di negara itu.

Tabel: Opsi Kontribusi Korea Selatan dalam Misi Selat Hormuz