KONTAN.CO.ID - SEOUL. Parlemen Korea Utara, Majelis Rakyat Tertinggi, akan menggelar sidang pada 26 September untuk membahas masalah organisasi dan masalah lainnya.

Parlemen Korea Utara jarang bertemu dan biasanya hanya berfungsi untuk menyetujui keputusan mengenai isu-isu seperti struktur pemerintahan dan anggaran yang telah dibuat oleh Partai Buruh yang berkuasa di Korea Utara, yang anggotanya merupakan mayoritas di majelis tersebut.

Pertemuan yang direncanakan tersebut terjadi setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengecam para pejabat tinggi di pekan lalu atas tanggapan mereka yang "tidak bertanggung jawab" terhadap kerusakan akibat banjir.

Kim menyebut para pejabat tinggi tersebut telah "merusak" perekonomian nasional.

Kim menambahkan, sikap tidak bertanggung jawab dan kurangnya disiplin dari para pejabat "terutama disebabkan oleh sikap kerja yang lemah dan sudut pandang yang salah dari perdana menteri kabinet," yang meningkatkan spekulasi mengenai perombakan personel.

Baca Juga: Kim Jong Un: Angkatan Laut Korea Utara Harus Siap Tempur Menghadapi Invasi

Korea Utara telah mengalami kekurangan pangan yang parah dalam beberapa dekade terakhir, termasuk kelaparan pada tahun 1990an, yang sering kali disebabkan oleh bencana alam.

Para ahli internasional telah memperingatkan bahwa penutupan perbatasan selama pandemi COVID-19 memperburuk keadaan, sementara sanksi internasional dan fokus Korea Utara pada pengembangan program rudal dan nuklirnya juga berkontribusi terhadap hal ini.

Agenda sidang parlemen mendatang akan mencakup undang-undang tentang irigasi, pegawai negeri, penyandang disabilitas, dan penegakan hukum di sektor keuangan, kata kantor berita KCNA seperti dikutip dari Reuters.

Keputusan tersebut diambil pada Rapat Pleno Komite Tetap parlemen pada hari Rabu, di mana para anggota juga membahas undang-undang untuk “merevitalisasi pariwisata domestik dan memperluas pariwisata internasional secara bersamaan.”

Korea Utara baru-baru ini menyetujui pemulangan warganya yang berada di luar negeri setelah bertahun-tahun menerapkan pembatasan ketat di perbatasan, media pemerintah melaporkan pada hari Minggu ketika negara yang terisolasi itu membuka perbatasannya untuk perjalanan penumpang.

Editor: Anna Suci Perwitasari