KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyiapkan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di New Delhi, India. 

Sejumlah agenda ekonomi akan didorong, mulai dari interoperabilitas sistem pembayaran digital, penggunaan mata uang lokal, pasar karbon hingga akses pembiayaan melalui New Development Bank (NDB).

Langkah tersebut menjadi tindak lanjut setelah Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT BRICS ke-18 pada 12-13 September 2026. Prabowo menghadiri forum tersebut sebagai Presiden Indonesia sekaligus mewakili Indonesia sebagai anggota penuh BRICS.

Baca Juga: DPR Ingin Batas Defisit APBN Naik, Wamenkeu Juda Komitmen Jaga Kredibilitas Fiskal

Staf Khusus Menteri Luar Negeri, Tri Tharyat, mengatakan kehadiran Prabowo di KTT tersebut menjadi kulminasi dari keterlibatan aktif Indonesia dalam rangkaian kegiatan BRICS selama Presidensi India.

Selama Presidensi India, Indonesia mengikuti berbagai pertemuan BRICS yang mencakup tiga pilar kerja sama, yakni politik dan keamanan, ekonomi dan keuangan, serta sosial budaya dan people-to-people contact. Hampir 350 kegiatan digelar dalam rangkaian tersebut, termasuk 27 pertemuan tingkat menteri.

Menurut Tri, setelah kesepakatan di tingkat kepala negara tercapai, pemerintah akan mendorong implementasi melalui mekanisme koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang disebut Timnas BRICS.

"Timnas ini akan terus kita dorong untuk melaksanakan berbagai komitmen yang disepakati pada tingkat kepala negara," ujar Tri dalam Press Briefing di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Salah satu agenda ekonomi yang akan didorong adalah interoperabilitas sistem pembayaran digital antarnegara BRICS. Indonesia akan membawa QRIS sebagai salah satu instrumen dalam kerja sama tersebut.

Tri mengatakan, India juga memiliki mekanisme pembayaran digital yang dapat menjadi referensi bagi pengembangan konektivitas pembayaran antarnegara BRICS.

"Jadi, hal-hal seperti ini saya rasa mungkin bisa kita jadikan contoh yang baik, tapi tentunya sebagai salah satu produk unggulan kita yaitu QRIS, kita akan dorong kerjasama antar negara BRICS," katanya.

Baca Juga: Pemerintah Dorong QRIS Terhubung dengan Sistem Pembayaran Negara BRICS

Selain pembayaran digital, Indonesia mendorong pengurangan ketergantungan terhadap mata uang tertentu melalui skema local currency settlement. Agenda tersebut menjadi bagian dari pengembangan kerja sama ekonomi dan keuangan BRICS.

Di sisi pembiayaan, pemerintah masih memproses rencana Indonesia bergabung dengan NDB. Tri mengatakan, proses aksesi telah dimulai sejak pertemuan Prabowo dengan Presiden NDB Dilma Rousseff pada 25 Maret 2025.

Namun, pemerintah belum menetapkan secara pasti besaran investasi Indonesia untuk menjadi anggota NDB. Kementerian dan lembaga terkait masih melakukan koordinasi mengenai tahapan aksesi.

Menurut Tri, NDB dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan. Salah satu mekanismenya memungkinkan pembiayaan menggunakan mata uang lokal negara penerima sehingga biaya transaksi dapat ditekan.

Kerja sama ekonomi juga diarahkan pada agenda hijau. Indonesia mendorong kerja sama pasar karbon yang sebelumnya telah diusulkan dalam BRICS Rio Summit, termasuk pengembangan energi terbarukan dan kerja sama mineral kritis.

Meski demikian, pemerintah belum membeberkan nilai transaksi atau proyek ekonomi baru yang dihasilkan langsung dari KTT New Delhi. Tri mengatakan, terlalu dini untuk mengukur hasil ekonomi karena KTT baru berlangsung beberapa hari.

Baca Juga: Siap-Siap! Marketplace Mulai Pungut PPh 22 Pedagang Online pada November 2027

"Banyak sebetulnya teman-teman ya, barangkali nanti pada kesempatan yang selanjutnya saya bisa come up dengan angka-angka karena ini masih terlalu dini untuk berbicara setelah baru tiga hari KTT berlangsung," ujarnya.

Selain agenda ekonomi, Indonesia juga memasukkan sejumlah kepentingan ke dalam Deklarasi Pemimpin BRICS New Delhi. Di antaranya kerja sama mineral kritis, sustainable vegetable oil, energi terbarukan, serta ketahanan pangan dan energi.

Dengan demikian, pemerintah kini memasuki tahap implementasi. Hasil kesepakatan politik di KTT BRICS akan diterjemahkan melalui Timnas BRICS menjadi kerja sama teknis yang melibatkan kementerian, lembaga dan pemangku kepentingan terkait.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News