JAKARTA. Pasca libur panjang, lelang obligasi pemerintah kebanjiran peminat. Nilai penawaran yang masuk dalam lelang surat utang negara (SUN) Selasa (19/7) mencapai Rp 46,85 triliun. Pemerintah menyerap lelang SUN sesuai target, maksimal Rp 18 triliun.

Dalam lelang kemarin, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menawarkan lima seri SUN. Pertama, SPN03161020 (jatuh tempo 20 Oktober 2016) dengan yield rata-rata tertimbang 5,34% diskonto.

Instrumen tersebut menarik minat penawaran hingga senilai Rp 4,13 triliun. Pemerintah menyerap Rp 2 triliun. Kedua, SPN12170720 (jatuh tempo 20 Juli 2017) dengan yield rata-rata tertimbang 6,14% diskonto. Penawaran ini menarik minat senilai Rp 3,38 triliun, terserap Rp 2 triliun.

BRI Terbitkan Surat Berharga Komersial, Dukung Pendalaman Pasar Keuangan Nasional

Ketiga, FR0053 (jatuh tempo 15 Juli 20121) dengan yield rata-rata tertimbang 6,85% dan kupon 8,25%. Seri ini menarik minat hingga Rp 20,47 triliun, terserap oleh pemerintah senilai Rp 4,05 triliun.

Keempat, FR0056 (jatuh tempo pada 15 September 2026) dengan yield rata-rata tertimbang 7,08% dan kupon 8,37%. Nilai penawaran yang mengalir ke instrumen ini mencapai Rp 11,97 triliun, namun pemerintah hanya menyerap Rp 4,25 triliun.

Kelima, FR0072 (jatuh tempo 15 Mei 2036) dengan yield rata-rata tertimbang 7,47% dan kupon 8,25%. Surat utang ini menjaring penawaran Rp 6,88 triliun. Pemerintah menyerap Rp 5,7 triliun.

Desmon Silitonga, Analis PT Capital Asset Management, menuturkan, tingginya minat investor terpicu oleh pasar obligasi negara yang tengah berbalut tren bullish. Salah satu pendorong adalah kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty.

Selain investor asing, lembaga keuangan nonbank seperti dana pensiun dan asuransi juga tak mau kalah gencar berburu SUN dalam lelang pertama pasca libur panjang. Maklum, mereka hanya memiliki sisa waktu sekitar lima bulan untuk memenuhi kewajiban investasi SBN hingga 10%–30%.

Desmon bilang, yield yang diminta investor cukup moderat, sesuai pergerakan di pasar sekunder. Maklum, peserta lelang harus meminta yield rendah agar dimenangkan. Dengan pasokan obligasi negara yang mulai terbatas, pemerintah memiliki bargaining power yang lebih besar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News