JAKARTA. Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rahmat Waluyanto, mengharapkan pemberian fasilitas transaksi lindung nilai atau hedging oleh tiga bank BUMN kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dapat memicu BUMN lain untuk juga melakukan hedging.

Tiga bank badan usaha milik negara (BUMN) yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk, baru saja menandatangani kerja sama pemberian fasilitas transaksi lindung nilai (hedging) kepada PLN sebesar US$ 950 juta.

Dalam pemberian fasilitas transaksi lindung nilai ini, Bank Mandiri memberikan fasilitas mencapai US$ 500 juta. Sedangkan BNI dan BRI, memberikan fasilitas transaksi hedging kepada PLN masing-masing sebesar US$ 250 juta dan US$ 200 juta.

Rahmat menuturkan, perkembangan ekonomi global yang masih dalam ketidakpastian memang menyebabkan gejolak terhadap nilai tukar rupiah. Kondisi tersebut, memang memberikan dampak negatif kepada korporasi yang menggunakan dolar dalam tiap transaksi termasuk PLN.

"Saya berharap penandatanganan kerja sama ini dapat menjadi pemicu bagi perusahaan BUMN-BUMN lain untuk tidak ragu-ragu lagi melakukan hedging," ujar Rahmat di Gedung BI, Jakarta, Jumat (10/4).

Rahmat menuturkan, transaksi hedging sepertinya masih belum populer khususnya bagi perusahaan-perusahaan BUMN, namun di kalangan swasta sebagian sudah menerapkannya. Peraturan perundang-undangan terkait hedging ditengarai sebagai penyebab masih ragunya BUMN lakukan hedging.

"Hedging merupakan salah satu upaya untuk mengurangi risiko yang timbul dan akan timbul ke depannya. Konsekuensi biaya akibat hedging bukan kerugian negara sepanjang dilakukan secara konsisten! konsekuen dan akuntabel," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa