KONTAN.CO.ID - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menilai, belum perlu memberikan dana talangan (bailout) bagi maskapai berbiaya rendah, meskipun tekanan biaya operasional meningkat tajam akibat lonjakan harga bahan bakar jet.

Melansir Reuters, Menteri Perhubungan AS Sean Duffy mengatakan, pada tahap saat ini, maskapai masih memiliki akses terhadap likuiditas sehingga intervensi pemerintah belum diperlukan.

Baca Juga: Berkshire Hathaway Kantongi Laba US$ 11,35 Miliar pada Kuartal I 2026

“Saya akan katakan bahwa untuk saat ini, saya tidak melihat hal itu diperlukan. Mereka masih memiliki akses ke kas. Jika mereka ingin datang ke pemerintah, kami bisa menjadi pemberi pinjaman terakhir. Namun jika mereka bisa mendapatkan pendanaan dari pasar, itu lebih baik,” ujar Duffy dalam konferensi pers di Bandara Newark, Sabtu (2/5/2026).

Pernyataan ini disampaikan setelah kolapsnya maskapai berbiaya rendah Spirit Airlines, yang menjadi korban pertama di industri penerbangan akibat lonjakan harga avtur yang dipicu konflik Iran.

Duffy menambahkan, wacana bailout terhadap Spirit sebelumnya juga dimanfaatkan oleh sejumlah maskapai lain sebagai peluang untuk memperoleh bantuan pemerintah, bukan semata karena kebutuhan mendesak.

Sebelumnya, sekelompok maskapai berbiaya rendah di AS, termasuk Frontier dan Avelo, mengajukan proposal bantuan pemerintah senilai US$ 2,5 miliar.

Baca Juga: Efek Domino Spirit Airlines: Penumpang Terlantar, Maskapai Lain Ambil Peran

Dana tersebut diusulkan dalam bentuk skema likuiditas untuk menutup kenaikan biaya bahan bakar.

Asosiasi maskapai berbiaya rendah, Association of Value Airlines mengonfirmasi telah meminta pemerintah membentuk dana likuiditas tersebut.

Dana ini diharapkan dapat menjaga stabilitas operasional sekaligus mempertahankan harga tiket tetap terjangkau di tengah volatilitas biaya.

Selain itu, maskapai juga meminta Kongres untuk menangguhkan pajak federal tiket pesawat sebesar 7,5% serta biaya tambahan sebesar US$ 5,30 per segmen penerbangan.

Kebijakan ini dinilai dapat mengompensasi sekitar sepertiga kenaikan biaya bahan bakar jet.

Namun, usulan tersebut mendapat penolakan dari kelompok maskapai besar yang tergabung dalam Airlines for America.

Baca Juga: Spirit Airlines Bangkrut, Korban Pertama Industri Penerbangan akibat Perang Iran

Mereka menilai intervensi pemerintah justru dapat merusak persaingan karena memberikan keuntungan bagi maskapai yang dinilai kurang efisien.

“Intervensi pemerintah akan menghukum maskapai yang telah melakukan penyesuaian mandiri dan justru memberi keuntungan bagi maskapai yang tidak melakukan langkah sulit tersebut,” demikian pernyataan kelompok tersebut.

Mereka juga menilai, dalam jangka panjang, mempertahankan perusahaan yang tidak mampu menghasilkan keuntungan sesuai biaya modal justru berpotensi merugikan konsumen dan menghambat persaingan sehat di industri.

Lonjakan harga bahan bakar jet yang hampir dua kali lipat akibat konflik di Timur Tengah telah menekan margin industri penerbangan global.

Kondisi ini membuat maskapai dengan struktur biaya lemah menjadi pihak yang paling rentan terdampak.