KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan jumlah BUMN dipangkas menjadi 30 BUMN. Adapun saat ini jumlah BUMN sebanyak 47 BUMN. 

Erick menjelaskan, banyaknya BUMN tidak mencerminkan kesehatan sebuah usaha. Bahkan kadang – kadang sinergisitas ini justru membunuh pengusaha daerah dan private sector.

Sebab itu, pihaknya memangkas jumlah BUMN yang semula terdiri dari 24 klaster dan 114 BUMN menjadi 12 klaster dan 47 BUMN. Penyesuaian ini dibarengi dengan sinkronisasi dan memfokuskan peran BUMN di market.    

“Dan sekarang ke depan menjadi 11 kluster dan 30 BUMN,” ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (4/11). 

Berdasarkan paparannya di DPR, ditargetkan pada tahun 2029, jumlah klaster BUMN menjadi 11 klaster dan 30 BUMN. Skenario lanjutan streamlining BUMN diantaranya konsolidasi BUMN dana pensiun (Taspen dan Asabri). 

Baca Juga: Erick Thohir Menyebut 7 BUMN Masih Rugi

Erick mendorong konsolidasi dana pensiun. Ia mengaku ada pekerjaan rumah mengenai program bersih – bersih dana pensiun. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan korupsi di BUMN dana pensiun. 

“Saya sudah sampaikan tadi dana pensiun, Taspen, Asabri, nanti apakah di kami, apakah nanti di Kemenkeu, karena ada BPJS Ketenagakerjaan dan lain – lain, kita usulkan kesana,” ucap Erick.   

Lalu, integrasi BUMN Karya dari 7 BUMN menjadi 3 BUMN. Antara lain, (i) Adhi Karya, Brantas Abipraya, Nindya Karya, (ii) Hutama Karya, Waskita Karya, (iii) PP, Wijaya Karya. 

“Kita sedang menunggu surat persetujuan dari Menteri PU bagaimana kita bisa konsolidasi dari 7 (BUMN) karya menjadi 3 (BUMN) karya, sehingga lebih sehat lagi tentu kondisi karya – karya ini,” kata Erick.  

Berikutnya, integrasi BUMN transportasi laut dari 3 BUMN menjadi 1 BUMN: Pelindo, Pelni, dan ASDP.  

Erick mengungkapkan alasan integrasi BUMN transportasi laut karena Indonesia merupakan negara maritim.

“Kalau kita terpotong – potong antara kebijakan dari tentu pelabuhan, pengiriman, dan ASDP itu tidak jadi satu policy kita akan kalah bersaing, akhirnya tembusnya barang – barang impor dari berbagai negara,” jelas dia. 

Baca Juga: Erick Thohir Siapkan Kantor untuk Super Holding BUMN

Menurutnya harus ada pengaturan penentuan pelabuhan untuk impor. Karena menurutnya banyak dumping impor yang membunuh UMKM. 

“Ini coba kita konsolidasikan tidak lain kita bukan mau memprotect, tetapi bagian fairness. Karena kita tidak mungkin menjadi negara yang terus didumping secara tentu produksi luar negeri tanpa struktur pajak, struktur distribusi yang fairness untuk bangs akita sendiri,” terang Erick.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari