KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan pemerintah harus memikirkan cara menyelamatkan posisi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Adapun usulannya, yakni menyesuaikan tunjangan kinerja (tukin) atau memisahkannya menjadi badan tersendiri.

Seperti diketahui, belakangan ini DJP menjadi sorotan publik karena kasus yang menyeret pegawai pajak, termasuk tren menampilkan gaya hidup mewah. Banyak anggapan hal itu disebabkan tunjangan kinerja yang tinggi.

Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad menilai, posisi DJP saat ini berada dalam persepsi negatif publik sehingga pemerintah perlu secara sungguh-sungguh memikirkan hal itu.

Baca Juga: Diduga Nominee Rafael Alun Trisambodo, PPATK Blokir Rekening Konsultan Pajak

"Apakah harus dibuat badan tersendiri yang terpisah dari Kemenkeu," ucap dia kepada Kontan.co.id, Jumat (3/3).

Kamrussamad menyebut pemerintah juga perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem tunjangan kinerja yang telah diterapkan dalam lingkungan DJP.

Meski mendorong adanya evaluasi tunjangan kinerja, tetapi dia enggan mengatakan besaran ideal untuk pegawai DJP.

"Perihal perhitungan tunjangan kinerja tentu bagian perencanaan Kemenkeu yang lebih mengetahuinya," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR Puteri Komarudin mengatakan, tunjangan kinerja yang tinggi semestinya bisa mencegah pegawai DJP untuk tidak melakukan tindakan melawan aturan.

"Namun, ternyata tindakan seperti saat ini terjadi yang kemudian menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat," ujarnya.

Baca Juga: Pekan Depan, Mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Diperiksa KPK

Dia pun mendorong Kemenkeu mengevaluasi para pegawai pajak, serta mendukung penyelidikan dan penindakan terhadap oknum yang telah melanggar aturan.

Terkait penyelidikan dan evaluasi, Puteri mengatakan Kemenkeu perlu berkolaborasi bersama BPK, BPKP, PPATK, hingga pihak penegak hukum. 

DJP kini menjadi sorotan setelah kasus viral penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satrio. Gaya hidup mewah Mario menjadi perhatian lantaran dirinya merupakan putra dari mantan Pejabat DJP Rafael Alun Trisambodo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Syamsul Azhar