JAKARTA. Pembangunan infrastruktur di Indonesia masih banyak menghadapi kendala. Salah satu penyebabnya, kebijakan lelang dan penganggaran pemerintah disusun dalam waktu setahun sekali. Imbasnya, pengerjaan proyek sering terhenti lantaran menunggu proses tender di tahun berikutnya.

Karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) kini mengusulkan, agar proyek infrastruktur jangka panjang menggunakan metode lelang dan kontrak tahun jamak atawa multi years.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PU-Pera, Hediyanto W Husaini, mengatakan pembangunan infrastruktur dengan lelang multi years memiliki banyak keuntungan. Salah satunya dapat menyebabkan efisiensi anggaran.

Dukung Korporasi Terapkan ESG, Bank DBS Siap Berikan Pembiayaan dan Pendampingan

Menurutnya, bila tender dilakukan multi years, maka biaya untuk pelaksanaan tender bisa dihemat. Selain itu, tender tahun jamak juga berguna untuk menyiasati kenaikan harga bahan bangunan dan jasa pendukung pembangunan proyek lainnya yang terjadi setiap tahun. Maklum, dengan kesepakatan di awal, pemerintah bisa mendapatkan harga yang lebih murah.

Keuntungan lainnya, kata Hediyanto, lelang multi years membuat pengerjaan proyek tak terganggu dengan urusan politik. Ia mencontohkan, pergantian Pemerintahan di Indonesia yang berimbas pada pergantian kepemimpinan di masing-masing kementerian juga mengganggu kelancaraan proyek infrastruktur. Lagipula, dengan tender multi years, "pengerjaan proyek lebih cepat dan kualitas lebih baik.

Selain itu, pengerjaan proyek juga tidak terpotong waktu untuk pengadaan jasa," ungkap Hediyanto, akhir pekan lalu.

Berdasarkan hitungannya, proyek yang bisa dilelang dengan skema multi years adalah proyek dengan nilai tender di atas Rp 60 miliar - Rp 70 miliar. Waktu pengerjaan proyek yang bisa ditender dengan skema multi years minimal dua tahun.

Sejatinya, kata Hediyanto saat ini sudah banyak proyek dengan investasi besar yang mulai digarap. Tapi, proses lelangnya tetap dilakukan secara tahunan. Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Nirwana Joga bilang, selama ini pengerjaan fisik proyek infrastruktur cukup memakan waktu. Selain itu, pelaksanaan proyek ini juga terkekang oleh anggaran tahunan. Padahal, "pengerjaan infrastruktur vital seharusnya menggunakan skema multi years," ungkap Nirwana.

Sebelumnya Kementerian PU-Pera memperkirakan pengerjaan proyek infrastruktur tahun ini tak bisa rampung seluruhnya. Pasalnya proses tender untuk beberapa proyek mundur sehingga realisasi pengerjaan proyeknya juga ikut molor.

Reorganisasi kementerian yang terjadi di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat ditengarai menjadi salah satu pemicu terganggunya pengerjaan proyek infrastruktur. Proyek yang diperkirakan molor antara lain proyek pembangunan jalan umum.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News