KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Utang pemerintah Amerika Serikat (AS) menembus angka US$40 triliun untuk pertama kalinya. Lonjakan tersebut kembali memicu kekhawatiran terhadap keberlanjutan fiskal negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu, di tengah meningkatnya biaya program jaminan sosial dan pembayaran bunga utang. Departemen Keuangan AS mencatat total utang publik pemerintah mencapai US$40,047 triliun pada Selasa (18/8/2026). Angka tersebut terdiri atas surat utang pemerintah yang dipegang publik sebesar US$32,266 triliun dan utang antarlembaga pemerintah sebesar US$7,782 triliun. Dengan pencapaian tersebut, utang pemerintah AS kini telah lebih dari dua kali lipat dalam waktu kurang dari satu dekade. Pada Januari 2017, ketika Donald Trump pertama kali dilantik sebagai presiden, posisi utang pemerintah AS tercatat sekitar US$19,95 triliun.
Sekitar sepertiga dari kenaikan tersebut terjadi selama dua tahun ketika pemerintah AS meningkatkan pembiayaan secara besar-besaran untuk menangani pandemi Covid-19 di bawah pemerintahan Trump dan mantan Presiden Joe Biden. Sementara itu, kebijakan fiskal kedua pemerintahan serta ketidakseimbangan antara penerimaan pajak dan belanja pemerintah dalam jangka panjang turut mendorong peningkatan utang.
Baca Juga: HDFC Bank India Akan Merilis Obligasi Dolar, Nilainya US$ 1 Miliar Kelompok pemantau anggaran AS sebelumnya telah memperkirakan ambang US$40 triliun akan tercapai dalam beberapa pekan terakhir. Mereka memperingatkan bahwa krisis utang yang lebih serius dapat terjadi apabila Kongres tidak segera mengatasi prospek fiskal yang dinilai tidak berkelanjutan. Langkah yang dapat ditempuh, antara lain menaikkan pajak, memangkas belanja pemerintah, atau menerapkan kombinasi keduanya. Presiden Committee for a Responsible Federal Budget, Maya MacGuineas, mengatakan besarnya utang pemerintah tidak hanya menjadi persoalan di neraca pemerintah, tetapi juga berpotensi berdampak langsung terhadap perekonomian dan masyarakat. "Utang sebesar US$40 triliun tidak hanya ada di pembukuan pemerintah; dampaknya terasa di seluruh perekonomian dan pada akhirnya memengaruhi kantong masyarakat dengan satu cara atau lainnya," kata MacGuineas. Menurut dia, peningkatan utang juga dapat memperbesar tekanan inflasi, mengurangi ruang pemerintah untuk membiayai prioritas lain, serta membuat AS lebih rentan menghadapi kondisi darurat di dalam negeri maupun gejolak di luar negeri. "Semakin banyak kita berutang, semakin kita memperburuk inflasi, mengesampingkan prioritas lain dalam anggaran, dan membuat diri kita rentan terhadap keadaan darurat di dalam negeri serta gejolak di luar negeri," ujar MacGuineas dalam sebuah pernyataan setelah data Departemen Keuangan AS dirilis. MacGuineas juga menyoroti cepatnya peningkatan utang AS. Angka US$40 triliun tercapai kurang dari lima bulan setelah utang pemerintah menembus US$39 triliun. Dalam waktu kurang dari 20 tahun, total utang tersebut telah meningkat empat kali lipat. Sebagai perbandingan, pemerintah AS membutuhkan waktu hingga 1981 untuk pertama kali mencapai utang US$1 triliun. "Sungguh mencengangkan betapa mudah diprediksinya kemerosotan fiskal sebuah kekuatan global," kata MacGuineas.
Baca Juga: Obligasi Global Bangkit Setelah Buyback Pemerintah AS, Tapi Efeknya Bisa Singkat Investor Asing Mulai Waspada
Lonjakan utang AS juga menjadi perhatian investor global. Investor asing yang saat ini memegang hampir sepertiga surat utang pemerintah AS disebut mulai menunjukkan penurunan permintaan dalam setahun terakhir. Kondisi tersebut terjadi ketika imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor panjang meningkat. Beberapa hari setelah lelang obligasi Treasury 30 tahun senilai US$25 miliar menghasilkan imbal hasil tertinggi sejak 2021, imbal hasil obligasi jangka panjang pada Selasa mencapai level tertinggi dalam hampir dua dekade. Investor menuntut kompensasi lebih besar karena pemerintah AS terus menerbitkan surat utang dalam jumlah besar. Perlu diketahui, imbal hasil obligasi bergerak berlawanan arah dengan harga obligasi. Pada Rabu (19/8), Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengambil langkah untuk menekan kembali imbal hasil obligasi jangka panjang. Pemerintah AS mengumumkan peningkatan dua kali lipat ukuran pembelian kembali Treasury dengan tenor 10 hingga 30 tahun menjadi sedikitnya US$4 miliar per operasi. Kenaikan imbal hasil Treasury dalam jangka panjang biasanya turut mendorong kenaikan suku bunga kredit pemilikan rumah, pinjaman kendaraan, hingga kredit komersial. Dengan utang pemerintah AS yang terus meningkat, Donald Trump kembali menyerukan penurunan suku bunga. Ketika ditanya di Gedung Putih apakah masyarakat AS perlu mengkhawatirkan volatilitas pasar obligasi, Trump mengatakan: "Saya sama sekali tidak berpikir demikian. Saya pikir kita adalah negara yang sangat kuat, dan kita mampu melewati suku bunga yang konyol ini—suku bunga tersebut memang konyol. Lihat, ketika negara kita kuat, suku bunga seharusnya turun."
Baca Juga: China Pertahankan Suku Bunga Acuan, LPR Tak Berubah 15 Bulan Defisit AS Membengkak
Kekhawatiran terhadap kondisi fiskal AS semakin kuat setelah Departemen Keuangan pada pekan sebelumnya melaporkan defisit bulanan terbesar keempat dalam sejarah AS. Defisit anggaran pada Juli mencapai US$432 miliar. Salah satu penyebabnya adalah pengembalian tarif yang membuat penerimaan bea masuk menjadi negatif untuk bulan ketiga berturut-turut. Pada saat yang sama, belanja untuk program Social Security dan Medicare bagi kelompok lanjut usia terus meningkat. Defisit selama 10 bulan pertama tahun fiskal 2026 bahkan telah melampaui total defisit sepanjang tahun fiskal 2025, sementara tahun fiskal berjalan masih menyisakan dua bulan. Selama masa jabatan pertama Trump, utang publik AS meningkat sekitar US$7,8 triliun. Lebih dari separuh kenaikan tersebut terjadi selama respons pemerintah terhadap pandemi Covid-19 dalam sembilan bulan terakhir masa jabatan pertamanya. Sejak Trump kembali menjabat pada Januari 2025, utang AS telah bertambah sekitar US$3,8 triliun. Dengan demikian, total kenaikan utang selama dua masa kepemimpinan Trump sejauh ini mencapai sekitar US$11,6 triliun. Sementara itu, utang publik meningkat sekitar US$8,4 triliun selama pemerintahan Joe Biden. Selain belanja pemulihan ekonomi akibat pandemi, peningkatan tersebut juga didorong oleh belanja besar untuk pembangunan infrastruktur, subsidi energi bersih, serta berbagai program prioritas Partai Demokrat. Committee for a Responsible Federal Budget menilai kebijakan pemerintahan Trump dan Biden telah mendorong jalur utang federal AS lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi yang seharusnya terjadi berdasarkan aturan belanja yang telah berlaku ketika masing-masing presiden mulai menjabat. Salah satu contohnya adalah paket legislasi utama Trump pada periode keduanya, One Big Beautiful Bill Act. Berdasarkan perkiraan Congressional Budget Office, kebijakan tersebut akan menambah utang pemerintah AS sebesar US$4,7 triliun.
Beban Bunga Utang Semakin Besar
Di sisi lain, upaya Trump memangkas pengeluaran pemerintah sebagian besar menyasar program yang masuk kategori discretionary spending. Pos belanja tersebut merupakan bagian terkecil dari keseluruhan anggaran federal AS. Pemerintah AS menghabiskan sekitar US$7 triliun setiap tahun. Sekitar 60% di antaranya dialokasikan untuk program wajib atau mandatory spending, termasuk Social Security, Medicare, Medicaid, serta perawatan bagi para veteran.
Baca Juga: Harga Emas Dunia Bertahan di Level Tertinggi Dua Bulan, Didorong Pelemahan Dolar AS Belanja tersebut cenderung meningkat seiring dengan kenaikan biaya hidup. Selain itu, sekitar US$1,1 triliun digunakan untuk membayar bunga utang pemerintah AS. Beban tersebut semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah utang dan kenaikan suku bunga.
Anggaran tahun fiskal 2025 menjadi yang pertama ketika biaya pembayaran bunga utang melampaui anggaran Pentagon. Dalam 10 bulan pertama tahun fiskal 2026, pembayaran bunga utang bahkan telah melampaui pengeluaran untuk program kesehatan Medicare dan menjadi pos belanja terbesar kedua dalam anggaran federal AS setelah Social Security. Pemerintah AS juga menghadapi peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk pensiun dan layanan kesehatan generasi baby boomers. Kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap dana perwalian Social Security dan Medicare, sementara penerimaan dari pajak penghasilan dan pajak penggajian masih belum cukup untuk menutup keseluruhan biaya pemerintah federal. Lonjakan utang hingga menembus US$40 triliun pada akhirnya memperlihatkan semakin besarnya tantangan fiskal AS. Tanpa langkah untuk menyeimbangkan penerimaan dan belanja, peningkatan beban bunga serta program jaminan sosial berpotensi terus mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam menghadapi perlambatan ekonomi maupun krisis baru di masa mendatang.
