KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Utang pemerintah dianggap tak bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Disebutkan, penyebabnya adalah penggunaan utang yang tidak tepat sasaran. 

Pengamat Ekonomi Faisal Basri mengatakan, utang pemerintah yang dikelola pemerintah untuk alokasi pembangunan infrastruktur hanya sedikit. Sehingga, alokasi utang tersebut lebih banyak digunakan untuk meningkatkan pos-pos lain termasuk belanja pegawai.

"Sekarang utang dipakai umum, generik. Jadi nggak bener nih," katanya. saat konferensi pers, Rabu (21/3).

Faisal menambahkan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan saat ini sebagian besar merupakan utang yang dikeluarkan melalui perusahaan BUMN yang mengerjakan proyek tersebut. Faisal mencontohkan seperti proyek LRT anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hanya Rp 1,6 triliun. "Selebihnya disuruh Adhi Karya yang mencari," imbuhnya.

Terlebih kepemilikan utang melalui Surat Berharga Negara (SBN) didominasi oleh kepemilikan investor asing. Hal ini akan membahayakan pasar SBN Indonesia.

Menurutnya, terdapat kehawatiran jika dimiliki investsor asing yakni, tidak dapat dikendalikan lantaran pasar tidak dapat dikendalikan. Ketika pasar mengalami gejolak, dikhawatirkan investor asing keluar dari SBN.

"Kalau saran saya, lebih baik perbanyak utang dengan bank dunia, seperti ADB, Jepang, itu jaminan lebih efektif. Tapi kita nggak bisa merdeka, nggak bisa suka-suka pakai anggaran, nggak bisa cawe-cawe," jelas faisal.

Dalam kesempatan yang sama, Pengamat ekonomi Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus mengatakan, berdasarkan data Kementerian Keuangan yang di olah oleh INDEF, alokasi belanja menurut jenis dari tahun 2014 terdapat perubahan struktur seperti subsidi yang berkurang pada tahun 2017 menjadi 12,17% di mana sebelumnya tahun 2014 32% terhadap total belanja.

Ahmad menjelaskan, dengan adanya pergeseran tersebut ternyata tidak begitu banyak berpengaruh pada belanja modal. Dimana tahun 2014 porsinya hanya 12,24% menjadi 15,25% di tahun 2017. Sementara dari bantuan sosial malah menurun dari tahun 2014 sebesar 8% menjadi 4,5%. peningkatan yang paling banyak yakni, belanja pegawai pada tahun 2014 20,2% meningkat di tahun 2017 sebesar 26,2%.

"Ternyata yang katanya subsidi BBM di alokasikan buat infrastruktur itu ternyata tidak semuanya ke infrastruktur, ya dapat juga belaja pegawai, belanja barang. Anehnya data ini sebenarnya kemenkeu tidak mempublikasikan secara rinci dan model format datanya berbeda," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia