KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa pemerintah siap menghadapi kewajiban pembayaran utang jatuh tempo pada Juni 2025, meskipun bernilai jumbo.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Suminto memastikan bahwa semua kewajiban utang akan dilunasi secara tepat waktu dan tepat jumlah.

"Yang penting itu semua kewajiban utang kami tunaikan dengan baik. Semua kewajiban kami bayar secara tepat waktu, tepat jumlah. Semuanya kami rencanakan dengan baik. Dikelola dengan baik," ujar Suminto kepada awak media di Gedung Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Kamis (12/6).

Central Park Mall Umumkan Neo Soho Menjadi Central Park Mall 2 di Momen HUT ke-16

Baca Juga: Pesan DPR untuk Pengusaha: Tak Bayar Pajak, Jangan Harap Dapat Utang Bank!

Suminto juga menepis kekhawatiran mengenai potensi keterlambatan pembayaran utang jatuh tempo. Ia menegaskan bahwa seluruh kewajiban utang dibayar tepat waktu dan jumlah, serta dikelola dengan baik.

"Tidak pernah dong (terlambat bayar). Kewajiban yang terkait dengan bond maupun terkait pinjaman kami tunaikan dengan baik. Dibayar secara tepat waktu, tepat jumlah," tegasnya.

Mengenai besaran utang jatuh tempo, Suminto menilai bahwa besarannya relatif karena setiap bulannya bervariasi. Kendati begitu, ia mengatakan bahwa pemerintah tetap melakukan pengelolaan utang secara baik.

Baca Juga: Penawaran Sukuk Ritel SR022 Sepi Peminat, Pasar Obligasi Ritel Crowding Out?

"Jatuh tempo kan terdistribusi di berbagai tanggal. Tapi kan semuanya sudah masuk ke dalam perencanaan pengelolaan utang dengan baik," tegasnya.

Mengutip berita KONTAN sebelumnya, beban utang pemerintah dari Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo mencapai puncaknya pada Juni 2025.

Nilai SBN yang jatuh tempo pada bulan tersebut tercatat sebesar Rp178,9 triliun, menjadi yang tertinggi sepanjang tahun berjalan.

Angka ini melonjak signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, seperti Mei 2025 yang hanya mencapai Rp 42,4 triliun, maupun Juli 2025 sebesar Rp34,7 triliun. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News