KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah akan menghadapi lonjakan besar dalam kewajiban pembayarannya pada Juni 2025, ketika jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 178,9 triliun, tertinggi sepanjang tahun ini.

Data yang diterima KONTAN menunjukkan bahwa beban jatuh tempo SBN mengalami lonjakan signifikan pada pertengahan tahun, jauh melampaui bulan-bulan sebelumnya.

Sebagai perbandingan, jumlah tempo SBN pada Mei 2025 hanya sebesar Rp 42,4 triliun, dan pada Juli menurun menjadi Rp 34,7 triliun.

Didukung Fundamental Kuat, Investor Global Naikkan Target Price BBRI

Baca Juga: Utang Pemerintah Sudah Tembus Rp 9.105 Triliun, Ekonom Indef Peringatkan Hal Ini

KONTAN sudah mencoba menghubungi Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Suminto, terkait hal tersebut.

Namun hingga berita ini tayang, Suminto masih belum memberikan penjelasan termasuk terkait persiapan pemerintah dan sumber dana dalam membayar utang jatuh tempo tersebut.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menjelaskan bahwa lonjakan utang jatuh tempo tersebut telah diantisipasi oleh Kemenkeu sejak awal tahun.

"Saya rasa Kemenkeu sudah mengantisipasi dengan melakukan front-loading, ini yang menyebabkan realisasi penerbitan utang tahun ini hingga April sudah mencapai Rp 304 triliun, atau sekitar 47,3% dari target utang dalam APBN 2025 sebesar Rp 643 triliun," ujar Wija kepada Kontan.co.id, Rabu (4/6).

Ia juga menyoroti bahwa tekanan terhadap nilai tukar rupiah bisa terus terjadi dalam dua tahun ke depan, namun risiko tersebut dapat dikendalikan.

Baca Juga: Utang Pemerintah Sentuh Rp 9.105 Triliun, Ekonom Indef Ingatkan Risiko Fiskal

"Tekanan terhadap rupiah akan terus terjadi di tahun 2025–2026, karena kebutuhan refinancing dan utang baru yang besar," kata Wija.

"Sepanjang Kemenkeu melakukan cash flow management dengan baik, tekanan tersebut tidak akan terlalu menggerus nilai tukar rupiah," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News