KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia meningkat pada kuartal III 2024. Bank Indonesia (BI) melaporkan, posisi utang luar negeri Indonesia pada kuartal III 2024 tercatat sebesar US$ 427,8 miliar. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mencatat ULN Indonesia meningkat 8,3% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Menurut Ramdan perkembangan ULN tersebut bersumber dari sektor publik.
"Posisi utang luar negeri kuartal III 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah," jelas Ramdan dalam keterangan resmi, Jumat (15/11).
Baca Juga: Utang Pemerintah Naik Lagi, Kini Capai Rp 8.473,9 Triliun per September 2024 Ramdan juga mencatat posisi utang luar negeri pemerintah pada kuartal III 2024 sebesar US$ 204,1 miliar. Angka tersebut meningkat sebesar 8,4% (yoy). Padahal pada kuartal II 2024 ULN pemerintah terkoreksi sebesar 0,8% (yoy). Perkembangan utang luar negeri tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik. Hal itu seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. Ramdan mengatakan pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat Waktu. "Selain itu juga mengelola ULN secara pruden dan akuntabel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal," ujarnya. Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN. Ramdan menyebutkan berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 21,0% dari total ULN pemerintah, Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 8,9%, Jasa Pendidikan 16,8%, Konstruksi 13,6%, serta Jasa Keuangan dan Asuransi 9,1%. "Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah," ucapnya.
Baca Juga: Aturan Hapus Tagih Kredit Juga Berlaku untuk Pembiayaan dari APBN Sementara posisi ULN swasta tercatat sebesar US$ 196,0 miliar atau terkontraksi sebesar 0,6% (yoy), setelah tumbuh rendah sebesar 0,02% (yoy) pada kuartal II 2024. Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang mencatat kontraksi sebesar 3,2% (yoy). Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,3% dari total ULN swasta. "ULN swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,3% terhadap total ULN swasta," jelas Ramdan. Menurut Ramdan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 31,1%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,2% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
"Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Herlina Kartika Dewi
