KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mencatat, utang luar negeri (ULN) Indonesia akhir kuartal ketiga 2017 mencapai US$ 343,1 miliar. Posisi itu tumbuh 4,5% year on year (YoY), lebih tinggi dibanding kuartal sebelumnya yang sebesar 2,9% YoY.

Pertumbuhan ULN terutama disumbang oleh ULN sektor swasta yang tumbuh 0,6% (YoY), setelah pada kuartal sebelumnya terkontraksi 1,7% (YoY). Tak hanya itu, ULN publik (pemerintah dan bank sentral) tumbuh 8,5% (YoY), juga lebih tinggi dibanding kuartal sebelumnya sebesar 7,3% (YoY) pada triwulan sebelumnya.

"Perkembangan ULN ini sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman dalam keterangan resmi, Jumat (17/11).

Berdasarkan jangka waktu, komposisi ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN jangka panjang. ULN berjangka panjang memiliki pangsa 86,2% dari total ULN dan pada akhir kuartal ketiga 2017 tumbuh 3,4% (YoY), naik dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal sebelumnya yang hanya 1,5% (YoY).

Sementara ULN berjangka pendek tercatat tumbuh 11,6% (YoY), lebih tinggi dibanding kuartal kedua sebesar 10,5% (YoY).

Menurut sektor ekonomi, posisi ULN swasta itu terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih (LGA), serta pertambangan. Pangsa ULN keempat sektor tersebut mencapai 77% dari total ULN swasta, relatif sama dengan pangsa kuartal kedua sebesar 76,6% maupun pada periode yang sama tahun 2016 yang sebesar 76,9%.

BI memandang perkembangan ULN tersebut tetap terkendali. Adapun rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir tercatat stabil di kisaran 34% dan bahkan menurun jika dibandingkan dengan triwulan III 2016 yang sebesar 36%.

Selain itu, rasio utang jangka pendek terhadap total ULN juga relatif stabil di kisaran 13%. Kedua rasio ULN tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara peers.

"BI terus memantau perkembangan ULN dari waktu ke waktu untuk memberikan keyakinan bahwa ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas makroekonomi," tambah dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto