JAKARTA. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja sama Luar Negeri Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Rido Matari Ichwan mengatakan serapan anggaran yang berasal dari pinjaman luar negeri (loan) saat ini masih rendah. Menurutnya sampai tanggal 11 September 2013 kemarin baru terserap Rp 2,4 triliun atau sekitar 30,19% dari total anggaran sebanyak Rp 8,26 triliun. "Rendahnya penyerapan dikarenakan belum efektifnya pinjaman," katanya, Senin (16/9). Rido menambahkan bahwa persoalan teknis juga kerap menjadi penyebab lain rendahnya penyerapan anggaran yang berasal dari loan ini. Ia menjelaskan, jika dalam suatu proyek yang didanai oleh utang luar negeri pembebasan lahannya belum selesai, maka anggaran untuk proyek tersebut belum bisa dikeluarkan. Buntutnya, pembangunan tak bisa dimulai. Menurutnya dana pinjaman dari luar negeri sebagian besar diperuntukkan untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Bina Marga dan Ditjen Cipta Karya yang terakhir. "Rincian penyerapan tahun ini adalah Ditjen SDA 36%, Ditjen Bina Marga 26,6%, dan Ditjen Cipta Karya 28,9%," jelasnya. Kendati masih rendah, Rido tak khawatir karena biasanya penyerapan anggaran akan meningkat pada bulan November. Saat itu, ia bilang anggaran bisa terserap sampai 90%. Proporsi pinjaman menurun Lebih jauh, Rido menghitung proporsi anggaran yang berasal dari pinjaman ini dari tahun ke tahun semakin turun. Hal ini dikarenakan, komitmen pemerintah yang terus memperhatikan infrastruktur yang diterjemahkan dalam alokasi anggaran. Pada tahun ini, Rido jumlah penajaman untuk membangun infrastruktur mencapai US$ 5,7 miliar. Namun yang tercantum dalam Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA) hanya sekitar 10 % atau Rp 8,26 triliun dari total anggaran Rp 83 triliun. Bandingkan dengan anggaran tahun 2009 yang mencapai Rp 7 triliun dari total DIPA senilai Rp 36 triliun atau hampir 20%. Rido mengatakan pinjaman luar negeri berasal dari bebagai organisasi dunia. Misalnya Japan International Cooperation Agency (JICA), World Bank, Asia Development Bank (ADB), dan juga dari China.
Utang luar negeri kementerian PU baru 30,19%
JAKARTA. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja sama Luar Negeri Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Rido Matari Ichwan mengatakan serapan anggaran yang berasal dari pinjaman luar negeri (loan) saat ini masih rendah. Menurutnya sampai tanggal 11 September 2013 kemarin baru terserap Rp 2,4 triliun atau sekitar 30,19% dari total anggaran sebanyak Rp 8,26 triliun. "Rendahnya penyerapan dikarenakan belum efektifnya pinjaman," katanya, Senin (16/9). Rido menambahkan bahwa persoalan teknis juga kerap menjadi penyebab lain rendahnya penyerapan anggaran yang berasal dari loan ini. Ia menjelaskan, jika dalam suatu proyek yang didanai oleh utang luar negeri pembebasan lahannya belum selesai, maka anggaran untuk proyek tersebut belum bisa dikeluarkan. Buntutnya, pembangunan tak bisa dimulai. Menurutnya dana pinjaman dari luar negeri sebagian besar diperuntukkan untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Bina Marga dan Ditjen Cipta Karya yang terakhir. "Rincian penyerapan tahun ini adalah Ditjen SDA 36%, Ditjen Bina Marga 26,6%, dan Ditjen Cipta Karya 28,9%," jelasnya. Kendati masih rendah, Rido tak khawatir karena biasanya penyerapan anggaran akan meningkat pada bulan November. Saat itu, ia bilang anggaran bisa terserap sampai 90%. Proporsi pinjaman menurun Lebih jauh, Rido menghitung proporsi anggaran yang berasal dari pinjaman ini dari tahun ke tahun semakin turun. Hal ini dikarenakan, komitmen pemerintah yang terus memperhatikan infrastruktur yang diterjemahkan dalam alokasi anggaran. Pada tahun ini, Rido jumlah penajaman untuk membangun infrastruktur mencapai US$ 5,7 miliar. Namun yang tercantum dalam Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA) hanya sekitar 10 % atau Rp 8,26 triliun dari total anggaran Rp 83 triliun. Bandingkan dengan anggaran tahun 2009 yang mencapai Rp 7 triliun dari total DIPA senilai Rp 36 triliun atau hampir 20%. Rido mengatakan pinjaman luar negeri berasal dari bebagai organisasi dunia. Misalnya Japan International Cooperation Agency (JICA), World Bank, Asia Development Bank (ADB), dan juga dari China.
