KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kenaikan utang luar negeri (ULN) Indonesia perlu terus dicermati di tengah tekanan nilai tukar rupiah dan masih tingginya suku bunga global. Meski saat ini posisinya masih dinilai relatif terkendali, kombinasi berbagai faktor eksternal berpotensi meningkatkan beban pembayaran utang dan risiko pembiayaan ke depan. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M. Rizal Taufikurrahman mengatakan, kenaikan ULN Indonesia menjadi US$ 439,8 miliar atau tumbuh 1,9% secara tahunan (year on year/yoy) pada dasarnya masih berada dalam batas yang relatif aman, terutama apabila digunakan untuk membiayai investasi produktif dan proyek yang mampu menghasilkan devisa maupun meningkatkan kapasitas ekonomi.
Baca Juga: DJP Mulai Aktifkan Wajib Pajak Dormant, Sinyal Pengawasan Pajak Makin Ketat? Namun, menurutnya, perhatian tidak seharusnya hanya tertuju pada besarnya nilai utang. "Yang perlu menjadi perhatian bukan hanya besarnya utang, melainkan struktur utang, komposisi mata uang, tenor, serta kemampuan menghasilkan arus kas untuk membayar kembali kewajiban tersebut," ujar Rizal kepada Kontan, Selasa (16/6/2026). Ia mengingatkan, di tengah pelemahan rupiah, beban pembayaran pokok maupun bunga utang dalam valuta asing otomatis akan meningkat jika dikonversikan ke dalam rupiah. Kondisi ini berpotensi menekan arus kas pemerintah maupun korporasi yang memiliki eksposur utang valas yang tinggi. Menurut Rizal, dalam jangka pendek risiko terbesar berasal dari kombinasi pelemahan rupiah, masih tingginya suku bunga global, dan meningkatnya volatilitas pasar keuangan internasional. "Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya
refinancing utang dan memperbesar risiko bagi sektor swasta yang memiliki utang luar negeri tetapi pendapatannya didominasi rupiah," katanya. Ke depan, Rizal memperkirakan posisi utang luar negeri Indonesia masih berpotensi meningkat secara moderat hingga akhir 2026. Hal itu didorong oleh kebutuhan pembiayaan investasi infrastruktur, hilirisasi industri, transisi energi, serta kebutuhan pendanaan korporasi yang masih memerlukan sumber dana jangka panjang. Di tengah keterbatasan kapasitas pembiayaan domestik, pembiayaan eksternal dinilai masih menjadi salah satu alternatif penting, terutama jika kondisi likuiditas global mulai membaik dan minat investor terhadap pasar negara berkembang (
emerging markets) kembali meningkat. Baca Juga:
BI Dinilai Belum Perlu Naikkan Bunga di RDG Juni, Rupiah dan Inflasi Sudah Membaik Meski demikian, ia menilai laju pertumbuhan ULN kemungkinan tidak akan terlalu agresif mengingat pemerintah masih berupaya menjaga disiplin fiskal dan mempertahankan rasio utang pada level yang aman. Untuk memitigasi berbagai risiko tersebut, Rizal menilai pemerintah perlu memperkuat strategi lindung nilai (
hedging), menjaga kecukupan cadangan devisa, memperpanjang profil jatuh tempo utang, serta memastikan tambahan utang luar negeri benar-benar diarahkan ke sektor-sektor yang mampu meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekspor. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan tambahan utang hanya digunakan untuk membiayai proyek-proyek produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menghasilkan devisa. Di saat yang sama, pemerintah juga perlu memperkuat disiplin fiskal dan memperdalam pasar keuangan domestik agar ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal dapat dikurangi. "Dengan langkah tersebut, risiko pelemahan rupiah dan kenaikan beban utang dapat diminimalkan tanpa menghambat kebutuhan pembiayaan pembangunan," pungkas Rizal. Perlu diketahui, Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2026 mencapai US$ 439,8 miliar atau tumbuh 1,9% secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 1,0% (yoy) pada Maret 2026. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, peningkatan tersebut didorong oleh pertumbuhan ULN sektor publik di tengah kontraksi utang luar negeri swasta yang masih berlanjut. ULN pemerintah tercatat sebesar US$ 216,4 miliar atau tumbuh 3,7% (yoy). Menurut BI, utang tersebut tetap diarahkan untuk membiayai sektor-sektor produktif, seperti kesehatan, administrasi pemerintahan, pendidikan, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan. Hampir seluruh ULN pemerintah juga merupakan utang jangka panjang.
Baca Juga: DJP Reaktivasi 24.000 Wajib Pajak Dormant, Awas Ada Risiko Salah Sasaran Sementara itu, ULN swasta mencapai US$ 193,2 miliar atau masih mengalami kontraksi 0,7% (yoy), meski membaik dibandingkan kontraksi 1,4% pada bulan sebelumnya. Utang swasta terutama berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan. Secara keseluruhan, BI menilai struktur ULN Indonesia masih sehat. Hal itu tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang stabil di level 29,6% serta dominasi utang jangka panjang yang mencapai 84,5% dari total ULN. Ke depan, BI menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk menjaga pengelolaan utang luar negeri tetap sehat dan mendukung pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
