KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Pemerintah tercatat menjadi US$ 206,9 miliar pada kuartal I-2025, naik 7,6% secara tahunan (year on year/yoy), serta lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 3,3% (yoy) pada kuartal IV 2024. 

Berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI) kenaikan ULN Pemerintah tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring dengan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang makin tinggi.

Ramdan Denny Prakoso, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI mengatakan, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan mengelola ULN secara hati-hati, terukur, dan akuntabel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal. 

NHM Gelar Simulasi Tanggap Darurat Karhutla untuk Perkuat Kesiapsiagaan

"Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN," ungkap Ramdan Denny Prakoso, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI dikutip dari keterangannya, Kamis (15/5).

Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Naik Jadi US$ 430,4 Miliar di Kuartal I-2025

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan proporsi 22,4% dari total ULN pemerintah, kemudian untuk Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib dengan proporsi utang 18,5%.

Adapun untuk sektor Jasa Pendidikan memiliki proporsi utang 16,5%, Konstruksi (12,0%), serta Transportasi dan Pergudangan (8,7%). 

Secara keseluruhan, BI menilai posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan porsi mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News