KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Sejumlah ekonom menilai, utang luar negeri (ULN) pemerintah yang meningkat 7,6% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi US$ 206,9 miliar pada triwulan I-2025 masih sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendiversifikasi kebutuhan pembiayaan APBN yang tinggi saat performa pajak masih melambat.

Global Markets Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto mengatakan, dengan kondisi saat ini dimana pemerintah memiliki tantangan cukup besar untuk mencari pendapatan negara dari pajak, penarikan utang luar negeri dinilai menjadi solusi cepat mendapatkan pendanaan langsung untuk merealisasikan program pembangunan dan menggerakkan ekonomi.    

"Tantangannya cukup besar untuk mencari pendapatan dari pajak. Jadi wajar kalau dari sisi penerbitan utang pemerintah juga cenderung cukup agresif pada awal tahun," ungkap Myrdal kepada Kontan, Kamis (15/5).

Tugu Insurance Perkuat Strategi Untuk Dorong Pertumbuhan Bisnis

Baca Juga: Utang Luar Negeri Pemerintah Naik 7,6% Menjadi US$ 206,9 miliar Pada Kuartal I-2025

Lebih lanjut Myrdal menilai hal ini tidak menjadi persoalan serius selama peringkat utang dan yield obligasi di pasar masih kompetitif.

Meski begitu risiko global dan domestik tetap harus diwaspadai pemerintah. Terutama dari sisi global dimana masalah geopolitik hingga tensi perang dagang yang juga berubah dinamis akan turut mempengaruhi sisi ekspor, investasi, dan pada akhirnya berefek ke pertumbuhan ekonomi.

Sementara dari sisi risiko domestik, Myrdal menilai eskalasi ekonomi berjalan lambat ditambah dengan harga komoditas ekspor yang turun, serta iklim suku bunga tinggi juga akan mempengaruhi.

"Jadi kalau pemerintahnya terlalu lambat tidak melakukan aktivitas pembangunan justru itu bisa menimbulkan aktivitas ekonomi kita yang semakin lesu," ungkap Myrdal.

Sementara itu Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan, naiknya utang luar negeri pemerintah menjadi strategi front loading yang dinilai efektif untuk menambah pasokan valas di dalam negeri. 

"Jadi diharapkan realisasi belanjanya bisa cepat. Pemerintah ingin memastikan kebutuhan pembiayaannya terpenuhi, terutama yang terkait valas, sehingga utang luar negeri itu juga meningkat," terang David kepada Kontan.

Baca Juga: Antisipasi Potensi Tekanan di Semester II-2025, Pemerintah Agresif Tarik Utang Baru

Selain itu, kontrol risiko utang juga perlu dilakukan pemerintah agar proporsi utang luar negeri dan hutang domestik terjaga di posisi yang sehat. Menurut David, saat ini proporsi penerbitan utang pemerintah dalam bentuk SBN (Surat Berharga Negara) masih dalam kategori ideal, dengan komposisi masing-masing 70%:30% untuk utang dalam bentuk dominasi rupiah dan valas.

"Sekarang investor lebih senang itu investasi dalam SBN Valas, kita harus memenuhi demand itu juga. Tapi komposisinya kalau sekarang 70% (domestik) dan 30% (valas) masih sehat," terang David.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News