JAKARTA. Pemerintah tengah menggenjot perumusan revisi daftar rencana pinjaman atau hibah luar negeri jangka menengah (DRPHLN) atawa Blue Book 2015-2019. Saat ini, usulan tambahan proyek-proyek nasional yang akan dibiayai utang luar negeri rencananya akan mencapai US$ 15 miliar.

Sofyan Djalil, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan, saat ini pihaknya masih mempertimbangkan usulan proyek-proyek dari kementerian/lembaga yang nantinya bisa dibiayai dengan pembiayaan luar negeri. "Mungkin itu dua bulan ini akan akan selesaikan proses revisinya," kata dia, Senin (15/4).

Asal tahu saja, dalam Blue Book 2015-2019 terdapat 116 proyek pembangunan nasional senilai US$ 39,9 miliar yang akan mengandalkan pinjaman luar negeri. Belakangan, pemerintah berencana merevisi daftar tersebut dengan memasukkan proyek-proyek lain yang sedianya dibiayai oleh oleh APBN atau pinjaman dalam bentuk rupiah.

Sofyan mencontohkan, proyek yang telah diusulkan antara lain, pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. Proyek dari Kementerian Perhubungan ini rencananya membutuhkan pembiayaan senilai US$ 3 miliar.

Selain itu, proyek pengembangan destinasi wisata Danau Toba, Sumatera Utara juga direncanakan akan mengandalkan pinjaman luar negeri. Proyek di Kementerian Pariwisata ini membutuhkan biaya senilai Rp 10 triliun. "Tapi, itu nanti perlu diputuskan lagi," kata dia.

Ia menjelaskan, salah satu alasan pemerintah untuk memilih pembiayaan luar negeri ketimbang menggunakan APBN murni atau pinjaman dalam bentuk rupiah lantaran bisa menjamin pelaksanaan proyek. Menurut Sofyan, dengan menggunakan fasilitas utang maka pemberi pinjaman baik secara bilateral maupun multilateral akan turut mengawai pelaksanan prosesnya mulai dari pengadaan sampai konstruksi.

Sayangnya, ketika ditanyakan kaitan antara peningkatan utang luar negeri dengan kondisi anggaran yang sedang cekak, Sofyan tidak mau berkomentar. "Kalau kami menggunakan pembiayaan luar negeri itu, kualitas pekrjaaan akan lebih baik. Karena pengecekan, pengawasan, ada sistem, dan poin-poinnya jauh lebih baik," ujar dia.

Wismana Adisuryabrata, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas mengatakan, total usulan rencana penambahan utang proyek dalam Blue Book nilai mencapai US$ 15 miliar.

"Proyek-proyek itu masuk dalam daftar revisi Blue Book ini bukan berarti proyek baru, semuanya sudah ada di rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) namun awalnya dianggarkan dalam bentuk rupiah," katanya.

Menurut Wismana, proyek-proyek usulan kementerian/lembaga tersebut tidak semuanya akan diakomodasi Bappenas. Sebab, pihaknya akan melihat kesiapan perencanaan proyek seperti studi kelayakan atau feasibility study, kondisi lahan, atau detail engineering design (DED).

Dengan begitu, proses penawaran pinjaman ke lembaga biliateral atau multilateral dapat dipercepat."Yang kami kaji itu soal persiapan proyeknya. Supaya, ketika nanti masuk daftar pinjaman langsung bisa diimplementasikan," kata Wismana.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia