KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia meningkat pada Agustus 2024. Bank Indonesia (BI) mencatat ULN Indonesia mencapai US$ 425,1 miliar pada Agustus 2024, naik 7,3% secara tahunan atau
year on year (yoy). Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets dari Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto melihat, ULN Indonesia memang meningkat secara bertahap. Pada Januari 2024 ULN Indonesia tercatat sebesar US$ 406,3 miliar atau naik US$ 18,8 miliar hingga Agustus 2024. Menurutnya, memang saat ini iklim suku bunga global sedang dalam tren menurun, sehingga menjadi momentum yang tepat untuk pemerintah maupun swasta melakukan pinjaman dalam denominasi mata uang asing, dengan syarat pertumbuhan utangnya masih di bawah 10%.
“Kalau misalkan pertumbuhan utang luar negerinya sudah
double digit, ya hendaknya untuk lebih hati-hati baik itu dari sisi pemerintah maupun juga dari sisi swasta,” tutur Myrdal kepada Kontan, Senin (14/10).
Baca Juga: Utang Luar Negeri Pemerintah Naik Jadi US$ 200,4 Miliar Pada Agustus 2024 Kehati-hatian tersebut kata Myrdal, diperlukan sejalan dengan kondisi pasar keuangan global yang masih volatile. Pada September 2024, memang pergerakan mata uang rupiah menguat begitu tajam, tapi pada Oktober 2024 volatilitas global cukup tinggi, mengingat The Fed juga tidak terjadwal untuk mengadakan rapat terkait kebijakan suku bunganya. Hal lain yang perlu diwaspadai juga terkait data-data yang berkembang di luar perkiraan atau ekspektasi dari para pelaku ekonomi maupun para pelaku pasar. “Jadi itu harus hati-hati terkait dengan volatilitas di pasar keuangan maupun juga di pasar
Foreign Exchange (FX). ke depannya ketidakpastian masih tinggi, dari sisi global maupun juga domestik,” terangnya. Lebih lanjut, Myrdal menyampaikan, ketidakpastian global bisa dilihat dari
timing ataupun juga seberapa besar kebijakan penurunan suku bunga global kedepannya, Mengingat, arah penurunan suku bunga The Fed pun belum pasti akan seagresif yang diperkirakan. Disamping itu, geopolitik juga masih penuh ketidakpastian, baik itu di Amerika Serikat (AS) yang sedang menghadapi pemilihan presiden, maupun di Timur Tengah. “Misalnya Donald Trump yang terpilih akan mengganggu skenario dari perkembangan ekonomi, karena Donald Trump ini kelihatannya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Joe Biden, termasuk juga kebijakan terkait dengan penurunan tarif pajak korporat sampai 15%,” ungkapnya. Nah, apabila tarif pajak korporat tidak jadi turun, maka inflasi di AS akan meningkat, dan juga pertumbuhan ekonomi akan terganggu. Hal ini akan dijadikan The Fed untuk merespon arah kebijakan suku bunganya. Perkembangan tersebut, lanjutnya, diharapkan korporat atau swasta bisa melakukan
hedging atau perjanjian yang bertujuan untuk mengurangi risiko kerugian akibat fluktuasi nilai tukar dan suku bunga. “Kita harapkan supaya kondisi dari eksternal kita terutama dari transmisi utang-utang negeri masih akan terus aman,” tandasnya. Untuk diketahui, ULN pemerintah tercatat sebesar US$ 200,4 miliar, atau tumbuh sebesar 4,6% yoy, lebih tinggi dari pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,6% yoy. Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan semakin terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. Sementara itu, posisi ULN swasta tercatat sebesar US$ 197,8 miliar, atau tumbuh sebesar 1,3% yoy, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,5% yoy. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menyampaikan, perkembangan ULN swasta terutama didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (
non financial corporations) yang mencatatkan pertumbuhan 1,6% yoy.
Meski ULN Indonesia meningkat, Denny menyebut struktur ULN Indonesia masih tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 31,0%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,3% dari total ULN.
Baca Juga: Ada Hakim Terpaksa Utang Pinjol, Apa Gaji & Tunjangan Hakim 2024 Kecil? Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Tri Sulistiowati